Mengincar Untung dari Lumpur Bencana: Watak Kapitalisme dalam Penanganan Bencana
Oleh : Eli Maryati Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tumpukan lumpur akibat banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera pada November 2025 menarik minat sejumlah pihak swasta. Presiden bahkan mempersilakan pihak swasta untuk memanfaatkan lumpur tersebut dengan alasan dapat menjadi pemasukan bagi daerah serta mempercepat normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan (Sindonews, 1/1/2026; CNBC Indonesia, 1/1/2026; Tempo, 1/1/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat penanganan bencana di Aceh dan langsung menjadi sorotan publik. Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk satuan tugas untuk menangani pendangkalan kuala dan sungai di wilayah terdampak. Normalisasi sungai disebut membutuhkan keahlian teknis berskala besar dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan aparat negara. Namun, di balik rencana teknis tersebut, muncul persoalan mendasar: lumpur bencana yang seharusnya ditangani sebagai bagian dari tanggung jawab negara justru diposis...