Gonjang-ganjing BBM sebagai Imbas Gejolak Global

Oleh : Iyatia Yulian

Gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi isu yang meresahkan masyarakat. Meski pemerintah menyatakan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari kata stabil. Kenaikan BBM nonsubsidi, antrean panjang di SPBU, hingga kelangkaan di beberapa daerah menjadi bukti bahwa sistem energi nasional sedang berada dalam tekanan serius.

Fenomena antrean berjam-jam untuk mendapatkan BBM bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan cerminan rapuhnya ketahanan energi nasional. Bahkan, di beberapa wilayah, masyarakat terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi. Situasi ini diperparah oleh tertahannya kapal tanker di Selat Hormuz—jalur vital distribusi minyak dunia—yang menunjukkan betapa rentannya Indonesia terhadap dinamika global.

Di sisi lain, pemerintah berada dalam posisi dilematis. Ketika harga minyak dunia naik, subsidi harus ditambah agar harga BBM tetap terjangkau. Namun, kemampuan APBN jelas terbatas. Menambal subsidi hanya bisa bertahan dalam hitungan minggu. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi akan melonjak dan berpotensi memicu gejolak sosial. Tetapi jika tidak dinaikkan, defisit anggaran semakin membengkak. Dilema ini memperlihatkan bahwa solusi yang diambil masih bersifat jangka pendek dan reaktif.

Langkah-langkah penghematan seperti work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM, hingga pengurangan aktivitas tertentu justru menimbulkan pertanyaan: apakah ini solusi, atau sekadar upaya menunda krisis yang lebih besar? Sebab, akar persoalan sebenarnya terletak pada posisi Indonesia sebagai net importir minyak. Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri menjadikan ekonomi nasional mudah terguncang oleh sentimen global.

Kondisi ini pada akhirnya membebani masyarakat. Tidak hanya kesulitan mendapatkan BBM, mereka juga harus menghadapi ancaman kenaikan harga barang akibat inflasi. Rakyat menjadi pihak yang paling terdampak dari kebijakan yang serba terbatas, sekaligus dari sistem ekonomi yang tidak mandiri.

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan gambaran negeri yang belum berdaulat dalam pengelolaan sumber daya strategis. Ketika pasokan energi bergantung pada pihak luar, maka stabilitas ekonomi dan politik pun ikut dipertaruhkan. Setiap gejolak global akan selalu berimbas ke dalam negeri, menciptakan siklus krisis yang berulang.

Dalam perspektif Islam, sumber daya alam seperti energi termasuk dalam kepemilikan umum yang harus dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud)

Para ulama memahami bahwa “api” dalam hadis ini mencakup sumber energi, termasuk BBM. Artinya, energi tidak boleh dikuasai segelintir pihak atau bergantung pada kepentingan luar, melainkan wajib dikelola negara dan didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan, termasuk sumber daya strategis, harus menjamin pemerataan dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Dalam kerangka yang lebih luas, Islam menawarkan konsep kemandirian melalui pengelolaan terintegrasi antarwilayah kaum Muslim. Potensi minyak yang melimpah di berbagai negeri dapat menjadi kekuatan bersama jika dikelola secara kolektif, sehingga tidak ada ketergantungan pada pihak luar. Dengan demikian, negara akan memiliki ketahanan energi yang kuat serta tidak mudah terguncang oleh fluktuasi global.

Di saat yang sama, Islam juga menekankan prinsip tanggung jawab dalam pemanfaatan energi. Penggunaan dilakukan sesuai kebutuhan, tanpa pemborosan, sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A’raf: 31)

Negara juga didorong untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai bentuk ikhtiar menjaga keberlanjutan.

Dengan demikian, gonjang-ganjing BBM yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum refleksi. Bahwa persoalan energi bukan sekadar soal harga atau distribusi, melainkan tentang arah kebijakan dan sistem yang digunakan. Selama ketergantungan pada impor masih menjadi fondasi, maka krisis serupa akan terus berulang. Sudah saatnya memikirkan solusi yang lebih mendasar dan menyeluruh, demi terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan yang hakiki.