MEMBURU BJORKA MELEPAS DOSA SAMBO MENUAI DISTRUST PUBLIK PADA NEGARA

Rengganis Santika A,STP

Pasca rekonstruksi pembunuhan brigadir Josua, kasus besar Sambo seharusnya makin terang benderang dan mengerucut, sayangnya kini kasus menggelinding bak bola liar, semakin ruwet! namun publik yang terlanjur kritis sudah dapat mengambil kesimpulan besar, betapa bobroknya institusi polri. Kasus sambo boleh dibilang menentukan nasib polri dimata publik nasional bahkan internasional. Publik yang tengah berada dalam gelombang "distrust" pada pemerintah dan institusi polri, mulai teralihkan fokusnya, dengan munculnya hacker Bjorka yang meriuhkan jagad medsos menggeser kasus FS. Bjorka ditengarai sebagai dalang kebocoran data publik dan pejabat negara. Pemerintah bersama mabes polri responsif memburu Bjorka. Publik mencium ada modus pengalihan isu dari kasus Ferdy Sambo.

Aroma Pengalihan Isu  Dibalik  Bjorka

Demi memburu Bjorka Presiden Joko Widodo langsung membentuk tim khusus atau timsus lintas lembaga negara yang terdiri dari lintas kementerian atau lembaga,  mulai dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Bjorka tidak hanya membocorkan data instansi pemerintahan, namun hacker ini juga membongkar data pribadi kalangan pejabat pemerintah dan dikatakan berhasil membobol data rahasia milik Presiden Jokowi , (12/9/2022).

Jurus mabuk polripun dilancarkan, belum lama polisi menangkap seorang pemuda dari Kecamatan Gunungjati, Cirebon, yang dituduh sebagai sosok di balik Bjorka. Pemuda 17 tahun yang kesehariannya sebagai editor video tersebut, membantah dengan tegas bahwa dirinya hacker Bjorka. Pemuda yang kerap dipanggil Said, lewat akun Instagramnya mengklarifikasi, dengan menyebut dirinya hanyalah editor video biasa. Dan memastikan ia tidak pernah sekalipun mengakses dark web yang biasa diakses para peretas. Kemudian polisi menyasar seorang pemuda Madiun Jawa Timur, berinisial MAH, polisi menduga MAH adalah salah satu dari kelompok Bjorka. MAH disinyalir penyedia channel telegram dengan nama channel Bjorkanism, unggahannya “stop being idiot” hingga “the next leaks will come from presiden republik of Indonesia” disebutkan motif MAH agar terkenal dan mendapatkan uang.

Kegaduhan Bjorka membuat publik berspekulasi bahwa isu Bjorka untuk mengalihkan perhatian publik atas dosa-dosa Sambo dan kezaliman pemerintah atas kenaikan BBM. Hacker Bjorka memang berhasil sedikit meredam riuh FS dan BBM di media sosial. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Syaifuddin mengingatkan publik agar tidak teralihkan fokusnya dari kasus besar Ferdy Sambo, ia menambahkan aksi Bjorka berhasil membuat lalu lintas perbincangan publik ramai dari ruang istana, ruang universitas, hingga warung kopi. Ia meminta masyarakat tetap menjaga daya nalar kritis dalam mengawal proses penyelidikan FS, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai fenomena hacker Bjorka kuat kaitannya dengan pengalihan isu, yang sengaja dihadirkan dan dibesar-besarkan di tengah tingginya kenaikan harga BBM dan juga kasus Ferdy Sambo (Tribunnews, 17/09/2022).

Publik mulai pesimis ending kasus FS yang nyaris seperti sinetron kejar tayang di layar kaca dan medsos, berakhir dengan episode antiklimaks (seperti kasus-kasus lalu yang ditangani polri dan pemerintah). Hal ini diperkuat pernyataan eks panglima TNI Gatot Nurmantyo, bahwa status tersangka Sambo atas pembunuhan berencana dan obstruction of justice bisa batal dan FS bisa kembali berkarier di kepolisian. FS yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH), dapat ditinjau kembali statusnya.."Drama Sambo" adalah wahana perang antara dua kubu yaitu polisi bermoral, profesional, pelindung rakyat dan polisi pengkhianat,  Suara.com. (17/9/2022). 

Memetik Hikmah Dibalik Bjorka

Hacker Bjorka kini dianggap pahlawan bahkan disebut 'Robinhood" digital yang lebih dipercaya publik daripada informasi rezim,  karena dianggap lebih valid daripada pernyataan Menkominfo, yang mengatakan “Kalau pemerintah sudah bilang hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi?” (Kompas.tv, 15/10/2020)., Setiap kejadian pasti ada  hikmahnya, publik bisa merasakan "blessing in the sky" dari semua realitas ini, makin membuktikan kepalsuan rezim yang dianggap sering melakukan kebohongan. Termasuk kebohongan BBM yang katanya tahun ini tidak akan naik! Bisa saja Bjorka muncul demi menutupi borok rezim. Bahkan menurut Rocky Gerung, pemerintah memiliki segala macam fasilitas untuk menciptakan kebohongan besar yang penuh rekayasa. Hanya menunggu waktu publik akhirnya melepas ikatan kepercayaan pada negara. Hal ini bisa mendorong kesadaran publik atas keburukan sistem yang penuh tipu daya ini. Semua tergantung kearah mana kesadaran publik bergerak.

Negara Hadir Sejatinya Menjamin Keamanan Publik

Terlepas benar tidaknya hacker Bjorka hadir untuk mengalihkan isu, publik harus sadar, di Era digital seperti saat ini, data digital merupakan aset berharga yang harus dijaga keamanannya. Sebab dunia digital rawan pembobolan, peretasan (hacking). Sayangnya negara saat ini tidak bisa menjalankan fungsi seharusnya bahkan fungsi minimalis negara sebagai regulator dalam sistem kapitalisme yang dianut saat ini, tidak berjalan semestinya. Menurut pakar IT Ismail Fahmi, hampir tidak ada perlindungan data pribadi di negeri ini.Adanya RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) pasal yang disorot para pakar adalah pasal 26 yang berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi warga oleh lembaga negara. Maka tak heran sebelum hacker Bjorka, kasus kebocoran data sudah sangat sering terjadi.

Dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah), negara wajib melindungi aset-aset berharga dan keamanan warganya, termasuk perlindungan data. Dengan syariat islam yang menyeluruh (kaaffah), data digital dihukumi sebagai aset seperti harta milik individu, maka kepala negara islam akan menjadi pihak terdepan dalam menyelesaikan kebocoran data, sebab selain merugikan pemilik data juga mengancam stabilitas keamanan negara, apalagi data rahasia negara. Demi keamanan negara, maka negara akan menyiapkan teknologi tercanggih yang tidak mudah diretas. Disisi lain rakyat percaya dan mencintai pemimpin pilihannya juga aparatnya yang kredibel, demikian pula sebaliknya pemimpin dan aparat mencintai rakyat. Kecintaan ini lahir secara alami bukan pencitraan, sebab kebijakan pemerintah selalu bermaslahat bagi warga. wallahu'alam