Desakan Keluar dari BoP Menguat, Mengapa Pemerintah Masih Bertahan?

Oleh : Iyatia Yulian

Situasi geopolitik dunia kembali memanas setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Di tengah eskalasi konflik tersebut, posisi Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) kembali menuai sorotan. Berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah untuk menarik diri dari forum yang digagas Amerika Serikat tersebut. Namun hingga kini pemerintah belum mengambil langkah keluar dari BoP.

Pertanyaannya, mengapa pemerintah tetap bertahan di dalam forum tersebut meskipun kritik terus menguat?

Desakan Keluar dari BoP Menguat

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026 memicu reaksi luas di berbagai negara. Serangan tersebut bahkan dinilai sebagai bentuk agresi militer yang berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. �

Universitas Gadjah Mada

Di Indonesia, berbagai kalangan mulai mendesak pemerintah untuk keluar dari Board of Peace. Sejumlah tokoh, organisasi masyarakat, hingga akademisi menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif. �

IDN Times

Tidak hanya dari kalangan Islam, desakan tersebut juga datang dari berbagai elemen masyarakat lintas agama. Mereka mempertanyakan kredibilitas forum BoP sebagai wadah perdamaian ketika salah satu aktor utama konflik justru menjadi penggagasnya. �

detiknews

Meski demikian, pemerintah belum mengambil langkah tegas untuk keluar. Pemerintah hanya menyatakan bahwa seluruh pembahasan terkait BoP untuk sementara ditangguhkan menyusul perkembangan konflik di Iran. �

detiknews + 1

Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan keberlanjutan posisi Indonesia dalam forum tersebut.

BoP dan Kegagalan Proyek Perdamaian

Secara konsep, Board of Peace digagas sebagai forum internasional yang bertujuan mendorong stabilisasi Gaza serta proses perdamaian di kawasan Timur Tengah. Namun dalam praktiknya, forum ini justru menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar.

Pertama, forum yang disebut sebagai “dewan perdamaian” justru dipimpin oleh negara yang menjadi aktor utama dalam konflik global. Amerika Serikat dalam banyak kasus terbukti menjadi pihak yang terlibat langsung dalam berbagai operasi militer di Timur Tengah. Ketika negara yang terlibat perang menjadi pengendali forum perdamaian, maka kredibilitas forum tersebut patut dipertanyakan.

Kedua, posisi negara-negara anggota seperti Indonesia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan menentukan arah kebijakan forum tersebut. Negara-negara anggota hanya berperan mengikuti agenda yang telah dirancang oleh negara adidaya. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap arah penyelesaian konflik Palestina.

Ketiga, jika ditelaah lebih jauh, berbagai proyek perdamaian yang digagas oleh Amerika Serikat di Timur Tengah sering kali justru berujung pada penguatan dominasi Barat atas kawasan tersebut. Dalam banyak analisis geopolitik, proyek-proyek semacam ini tidak jarang menjadi instrumen kolonialisme modern untuk mengendalikan wilayah strategis, termasuk Palestina.

Dalam perspektif ini, BoP berpotensi menjadi bagian dari proyek geopolitik Amerika Serikat untuk mengendalikan masa depan Palestina, termasuk upaya melucuti kekuatan perlawanan seperti Hamas serta membuka jalan bagi rekayasa politik baru di Gaza.

Cermin Dominasi Politik Global

Sikap pemerintah yang masih bertahan di dalam BoP menunjukkan realitas lain yang lebih mendalam, yaitu dominasi politik global yang masih kuat terhadap negara-negara berkembang.

Ketika sebuah negara tetap berada dalam forum yang jelas-jelas dipimpin oleh kekuatan hegemonik, hal ini menunjukkan adanya tekanan politik dan diplomasi internasional yang tidak kecil.

Dalam kajian politik internasional, kondisi seperti ini sering disebut sebagai bentuk ketergantungan politik terhadap negara adidaya. Negara yang secara formal merdeka tetap berada dalam orbit pengaruh kekuatan global sehingga kebijakan luar negerinya tidak sepenuhnya independen.

Realitas ini menunjukkan bahwa penjajahan pada era modern tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan militer. Penjajahan dapat hadir dalam bentuk dominasi politik, ekonomi, dan diplomasi yang membuat negara-negara berkembang sulit mengambil kebijakan yang benar-benar mandiri.

Pandangan Islam terhadap Aliansi dengan Negara Penjajah

Dalam perspektif Islam, bergabung dalam aliansi yang menjadi sarana dominasi negara penjajah terhadap negeri kaum Muslim merupakan perkara yang tidak dibenarkan.

Islam menegaskan bahwa kaum Muslim tidak boleh memberikan loyalitas kepada kekuatan yang memusuhi Islam dan kaum Muslim. Prinsip ini dijelaskan dalam berbagai pembahasan siyasah syar’iyyah, termasuk dalam kitab Mafahim Siyasiyah yang menjelaskan hubungan politik antara negara Islam dengan negara lain.

Apabila sebuah forum internasional menjadi instrumen bagi negara penjajah untuk menguasai wilayah kaum Muslim, maka keterlibatan di dalamnya justru berpotensi memperkuat agenda penjajahan tersebut.

Dalam konteks Palestina, persoalan yang terjadi bukan sekadar konflik politik biasa. Palestina adalah tanah suci umat Islam yang dijajah oleh entitas Zionis. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat diserahkan pada forum-forum internasional yang didominasi kekuatan Barat.

Jalan Pembebasan Palestina dalam Islam

Islam memiliki konsep yang jelas dalam membebaskan wilayah yang dijajah. Dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah jilid II dijelaskan bahwa jihad merupakan kewajiban untuk menghilangkan penjajahan atas negeri kaum Muslim.

Pembebasan Palestina bukanlah persoalan diplomasi semata, melainkan kewajiban kolektif umat Islam. Namun jihad tidak dilakukan secara sporadis, melainkan di bawah kepemimpinan negara yang sah.

Karena itu, solusi hakiki pembebasan Palestina bukanlah melalui forum internasional yang dikendalikan kekuatan besar, melainkan melalui kekuatan politik umat Islam sendiri.

Agenda Besar Umat Islam

Hari ini dunia Islam menghadapi kenyataan pahit: negeri-negeri Muslim terpecah menjadi puluhan negara yang lemah dan saling terpisah. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki kekuatan politik maupun militer untuk membela Palestina secara efektif.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa selama berabad-abad Palestina berada dalam perlindungan Khilafah Islamiyah. Wilayah tersebut tetap aman dari penjajahan hingga runtuhnya Khilafah pada tahun 1924.

Karena itu, agenda utama umat Islam saat ini bukan sekadar melakukan aksi solidaritas atau diplomasi internasional. Agenda yang jauh lebih mendasar adalah membangun kembali persatuan politik umat Islam dalam naungan Khilafah.

Hanya dengan kepemimpinan politik yang menyatukan kekuatan umat, Palestina dapat benar-benar dibebaskan dari penjajahan.

Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap permainan geopolitik global. Banyak pihak mulai melihat bahwa forum tersebut tidak sepenuhnya netral dalam upaya menciptakan perdamaian.

Namun persoalan Palestina tidak dapat diselesaikan hanya dengan keluar dari satu forum internasional. Masalah yang lebih mendasar adalah lemahnya kekuatan politik umat Islam di dunia.

Karena itu, perjuangan pembebasan Palestina harus diarahkan pada agenda yang lebih besar: membangun kembali persatuan umat Islam dalam kepemimpinan Khilafah yang mampu melindungi negeri-negeri Muslim dan membebaskan Palestina dari penjajahan.