Pemindahan Ibu Kota Negara Berjalan di Tengah Wabah

Oleh Aulia A. D.

Korban wabah virus corona di Indonesia kian hari kian membludak, pertanggal 2 April 2020 pasien positif Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 1.790 orang, sedangkan angka pasien yang sembuh atau sudah dinyatakan negatif hanya 112 orang. Setiap harinya 50 orang lebih dinyatakan terinfeksi virus ini, sangat jauh perbandingannya dengan persentase penambahan jumlah pasien yang sembuh setiap harinya. Angka kematian pun sangat tinggi yaitu mencapai 170 orang, melebihi dari jumlah pasien yang sembuh.

Pemerintah menyatakan terus bekerja keras dan menjadikan penanganan wabah corona sebagai fokus utama saat ini. Tetapi berbeda dengan faktanya, masih banyak rumah sakit-rumah sakit yang kekurangan alat pelindung diri (APD), yang akhirnya bala bantuan berupa dana ataupun APD malah datang dari masyarakat yang berinisiatif menyumbang ke rumah sakit-rumah sakit yang menangani pasien virus corona.

Tidak sedikit masyarakat yang menilai pemerintah gagap dalam menangani kejadian ini, dalam hal pendanaan pun pemerintah malah membuka rekening donasi untuk masyarakat yang ingin menyumbang dalam penanganan virus corona, padahal seharusnya pemerintah memaksimalkan terlebih dahulu pendanaan dari APBN yang ada. Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan “Anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan Covid-19, karena negara masih memiliki APBN yang masih bisa dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19 tersebut”.  (Glora.co, 28/03/2020)

Di tengah-tengah kesemrawutan penanganan virus corona, pemerintah secara konsisten terus mengerjakan proyek pemindahan ibu kota negara yang awalnya terletak di Kota DKI Jakarta dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, kenapa dana untuk pemindahan ibu kota negara ada sedangkan dana untuk penanganan Covid-19 pemerintah meminta sumbangan dari rakyat? Dan untuk kepentingan siapa pemindahan ibu kota negara ini, sehingga pemerintah lebih mementingkan pendanaan pemindahan ibu kota dari pada penanganan virus yang mewabah saat ini?

Terburu-burunya pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara menandakan adanya kepentingan dari luar terutama yaitu Asing dan Aseng, karena bagi masyarakat saat ini yang sangat penting adalah penanganan virus corona bukanlah pemindahan ibu kota negara. Hal ini membuktikan peran pemerintah saat ini bukanlah sebagai  pengatur dan pengurus masyarakat dinegaranya, tapi malah menjadi pengusaha skala besar yang terus berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan kliennya yaitu Asing dan Aseng.

Kejadian ini sebenarnya wajar terjadi, dikarenakan aturan atau sistem yang digunakan oleh pemerintah atau negara saat ini adalah sistem Kapitalis yang mementingkan profit materi atau keuntungan dari para investor dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Prinsip sistem kapitalis berbanding terbalik dengan sistem Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sistem Islam, peran pemerintah atau para penguasa adalah sebagai pengurus dan pelayan yang memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya, peran pemerintah dalam Islam adalah melayani seluruh masyarakatnya dengan dana yang bersumber dari kekayaan alam yang ada di negaranya, bukan malah menjual SDA negara kepada asing untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang.

Penguasa dalam sistem Islam diwajibkan mengelola seluruh kekayaan negaranya untuk nantinya diberikan kepada masyarakat, berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan transportasi dan layanan yang lainnya, sehingga seluruh fasilitas tersebut bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat.

Tidak inginkah kita merasakan kesejahteraan tersebut? Atau kita tetap ingin berada dalam sistem kapitalis ini? Kesejahteraan dan kenikmatan sistem Islam bisa kita rasakan jika kita bergerak untuk melakukan perubahan dan melakukan penerapan sistem Islam dalam bingkai Khilafah. Karena, ketika kita terus berada dalam sistem kapitalis ini, tidak akan pernah selamanya kita rasakan yang namanya kesejahteraan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya.

Allahu A’lam Bish Shawab