LPG Naik Dampak Liberalisasi

Oleh Betiya

Dilansir dari media cetak DetikCom, Senin, (28/2/2022) di Jakarta, PT Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa harga gas LPG 12 kg di tingkat agen naik menjadi Rp 187 ribu per tabung. Apa kata agen?

Beberapa agen yang ditemui mengungkap, bila dijual secara eceran, harga gas LPG 12 kg per tabung bisa mencapai Rp 200 ribu.

Diwartakan pula dari Tribunnews.com, Jakarta pada Minggu 27/2/2022 menyampaikan Dampak kenaikan harga LPG Non Subsidi bagi masyarakat Pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga LPG subsidi 3 kg, namun menaikkan LPG non subsidi Pertamina menyebutkan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.“Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai US$ 775 metrik ton, naik sekitar 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (28/2/2022).

Dengan penyesuaian yang dilakukan, harga LPG non subsidi yang berlaku saat ini adalah sekitar Rp 15.500 per Kilogram (Kg), sementara itu, LPG subsidi 3 kg tidak mengalami perubahan harga dan tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Dorong Pemakaian LPG Subsidi

Masih dilansir dari Tribunnews.com minggu (27/2/2022)-Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kenaikan harga LPG non subsidi oleh Pertamina berpotensi mendorong banyak konsumen untuk beralih menggunakan LPG subsidi, yakni LPG 3 kg alias LPG gas melon.

“Ini hal logis, karena gas melon disubsidi harganya beda jauh, sementara kualitasnya sama. Siapapun akan memilih yang murah,” terang Tulus saat dihubungi Kontan.co.id (28/2).

Efek lainnya, lanjut Tulus, kenaikan harga LPG non subsidi oleh Pertamina juga berpotensi mendorong praktik pengoplosan dan bisa menimbulkan risiko keamanan. Saran Tulus, disparitas harga antara LPG subsidi dan LPG non subsidi sebaiknya diperkecil untuk mencegah risiko-risiko ini.

Dampak kapitalis rakyat jadi miris

Lagi-lagi rakyat harus merasakan sulitnya memperoleh energi yang murah, di tengah situasi pandemi yang telah menghancurkan sektor perekonomian.mirisnya pemerintah tak peduli dengan realitas tersebut.masyarakat dibiarkan menanggung beban yang begitu berat dan terus bertambah berat dengan dalih harga migas naik menyesuaikan harga gas dunia.bahkan jika pemerinta mau dengan segala potensi sumber daya yang dimiliki indonesia seharusnya pemerinta bisa  menyejahterkan dan meringankan beban rakyat termasuk dengan memberikan layanan LPG atau bahan bakar dengan mudah dan murah.

pemerintah penganut kapitalistik neoliberalisme saat ini,tidak akan terbesit dibenak penguasa untuk meriayah atau melayani dan mengurusi umat .

Melainkan hanya berorientasi kepada kekuasaan dan kepentingan kelompok atau rezim.hal ini nampak dari berbagai kebijakan termasuk didalamnya kebijakan ekonomi yang bukan memihak kepada kepentingan rakyat. Melainkan memihak kepada kelompok tertentu yakni pemilik modal.

Ditambah lagi sejak awal sistem undang-undang yang dibuat oleh penguasa telah direstui liberalisasi migas.karena itu meski negeri ini memiliki kekayaanigas berlimpah.namun rakyat tidak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah bahkan gratis.sebab negara justru menyerahkan pengelolaan dan keuntungan terbesarnya kepada swasta.

Gas bukan milik perorangan

Rosulullah SAW bersabda:

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput,Air dan Api."(HR.Abu Dawud dan Ahmad).

Hadist diatas menjelaskan bahwa haram apabila segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dimiliki oleh perorangan.Islam mewajibkan negara mengelolanya, kemudian hasilnya diberikan pada rakyat, baik muslim maupun nonmuslim.

 kita kaitkan dengan permasalahan yang terjadi saat ini pada gas LPG seharusnya rakyat mendapatkan gas LPG dengan sangat mudah bahkan bebas biaya.akan tetapi faktanya sampai saat ini rakyat tetap kesulitan untuk mendapatkan gas,bukan gas LPG saja yang meroket. kebutuhan pokok yang lain juga harganya ikut meroket sehingga rakyat semakin tercekik dan pemerintah yang seharusnya menyediakan solusi agar beban untuk meringankan beban rakyat dengan cara memberikan layanan LPG dan bahan pokok lainnya dengan mudah dan murah.

Hanya dengan kembali kepada sistem islam rakyat bisa dimuliakan bahkan perhatikan segala kebutuhannya oleh pemerintah dan itu sempat terasa selama 13 abad rakyat merasakan kesejahteraannya dalam naungan khilafah yang sesuai dengan yang dicontohkan Rosulullah SAW.