KEHADIRAN RS OETOMO DI TENGAH PROBLEM KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG

Oleh Rengganis Santika A, STP

Belum lama ini Bupati kabupaten Bandung DR. H. Dadang Supriatna menandatangani MoU antara pemda dan swasta untuk kesepakatan pembangunan Oetomo hospital di kecamatan BojongSoang, dalam kesempatan tersebut bupati berharap kehadiran Rumah Sakit Oetomo bisa menyolusi kekurangan sarana rawat inap dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung. Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung 3,72 juta jiwa, idealnya tersedia ruang rawat inap sekitar 3.700. Saat ini dari 15 rumah sakit yang ada baik swasta maupun pemerintah, baru bisa menampung 2.000 tempat rawat inap.  (Visi.news.com, 22/7/2023).

Antara IPM Dan Realita Kesehatan Masyarakat

Bupati menyampaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bandung meningkat yaitu 73,8 point. IPM menjadi indikator kesehatan masyarakat, dimana pelayanan rumah sakit menjadi salah satu penilaian IPM. Bupati optimis, ditunjang keberadaan BPJS kesehatan, akan mampu memberikan layanan terbaik. 97% masyarakat di kabupaten Bandung sudah terlayani BPJS. Masyarakat bisa datang ke rumah sakit tanpa harus membayar, cukup bawa kartu BPJS, begitu yang disampaikan bupati,( radaronline 23/7/2023).

Berbicara realitas BPJS ternyata tak semanis angka-angka diatas kertas dan teori, namun praktek di lapangan baik dilevel kabupaten bahkan nasional, BPJS bukan tanpa masalah. Sudah menjadi rahasia umum, banyak sekali keluhan di masyarakat terkait layanan BPJS. Fakta BPJS sendiri tidaklah gratis. BPJS sebagaimana asuransi pada umumnya, masyarakat tetap harus membayar premi "seumur hidup bagi seluruh anggota keluarga" tak jarang banyak terjadi tunggakan sehingga tak otomatis bisa mendapat layanan kesehatan. Tidak semua fasilitas dan tindakan di rumah sakit seperti operasi, obat dll, ter-cover BPJS. Realitas lain yang tak dapat dipungkiri adalah masih adanya disparitas antara pelayanan BPJS dengan umum.

Catatan lain yang penting untuk dikritisi, mengapa rumah sakit bertambah tapi problem kesehatanpun bertambah, khususnya di kabupaten Bandung? Seperti fakta masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, membuktikan layanan kesehatan belum memadai dan merata. Masih banyak masyarakat yang sulit mendapat akses kesehatan. Data dari dinkes menyebut, anemia, TBC masih "menghantui" masyarakat kabupaten Bandung. Masalah Kesehatan tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan ekonomi, politik, sosial, pendidikan. Sehingga langkah kebijakan harus komprehensif. Rumah sakit "mentereng" bertambah tapi nyatanya biaya berobat tak murah. Gizi buruk karena kesulitan ekonomi, akses ke faskes yang memadai bagi masyarakat pelosok masih sulit. Belum lama ini DPR (mempercepat) pengesahan UU kesehatan, dengan paradigma kesehatan yang makin liberal, kesehatan menjadi "bisnis" kapitalis/oligharki.

Paradigma Islam Dalam Bidang Kesehatan

Paradigma islam bahwa kesehatan merupakan kebutuhan asasi rakyat, dan negara sebagai raa'in (pelayan/pengatur) hadir memastikan hak kesehatan bagi rakyat terpenuhi. Ketika islam diterapkan dalam sebuah negara. Maka negara memastikan kesehatan berkualitas dengan faskes terbaik bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dan diskriminasi secara gratis. Semua itu didukung ekonomi yang kuat dari pemasukan negara yang berasal dari kepemilikan umum di Baitul Maal. Jaminan pemenuhan dipastikan oleh political will yang pro rakyat. Sungguh jauh berbeda dengan tata kelola kesehatan publik dalam kapitalisme, negara tak mau terbebani subsidi sehingga di negara-negara kapitalis, baik negara yang dianggap maju atau berkembang,  Kesehatan berbasis asuransi. Sejarah mencatat di masa kekhalifahan bani umayyah, abasiyyah kesehatan dunia islam berjaya sampai dikenal di penjuru Eropa. Paradigma kesehatan dalam islam adalah hasil dari pendalaman terhadap syari'ah islam....wallahu'alam.