KEMANA ARAH PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG?

Oleh Rengganis Santika A, STP

Sebagaimana berita yang dilansir dari media online Bandung Berita (BBCOM), dalam sebuah pertemuan Para Kepala Desa bersama Ketua Tim Penggerak PKK. Serta Sekretaris Desa se-Kecamatan Ciparay, untuk sosialisasi program strategi Bupati Bandung Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Ciparay, di Aula Kantor Kecamatan Ciparay pada Selasa (18/7/2023). Saat sesi tanya jawab Kepala Desa Manggungharja sekaligus Ketua APDESI Ciparay Deden Toha (Dento), menanyakan 3 program unggulan Bupati bandung.

Pertama program Dana Bergulir, masyarakat banyak yang kecewa setelah syarat disiapkan ternyata pihak bank justru memblack-list. Kemudian program Guru Ngaji, fakta dilapangan tidak efektif, malah tumpang tindih dengan guru agama yang ada. Terakhir program Kartu Tani, guna penyaluran pupuk, selain tidak merata justru terjadi kekacauan, ada yang kelebihan sampai dijual, ada pula yang kesulitan tapi harga mahal, plus iming-iming uang yang tidak ada buktinya.

Kejujuran Dan Amanah, Barang Langka Dalam Sistem Kapitalisme Demokrasi

Sudah menjadi pemandangan umum dan biasa, banyak para pejabat yang jago retorika namun nihil realita, fakta ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung saja. Kenyataan ironis ini terjadi  hampir merata diseluruh pelosok negri, bahkan mungkin dunia. Dalam skala nasional hampir semua pejabat publik, tokoh partai, bahkan wakil rakyat, lebih banyak beretorika, mengumbar janji penuh simpati dalam kampanye atau pidato namun realitanya jauh panggang dari api. Ini adalah fenomena kapitalisme demokrasi.

Kata demokrasi suara rakyat suara tuhan. Jargonnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang ada suara rakyat dibutuhkan hanya untuk meraih dukungan demi kekuasaan, demi kursi di dewan. Mungkin didengar sesaat ketika akan pemilu. Selebihnya isi hati nurani rakyat, walaupun hanya sekedar menyuarakan hajat hidup mereka sebagai rakyat kecil diabaikan. Bahkan suara-suara kritis rakyat (seperti dalam pertemuan diatas) terkesan dibungkam. Tak ada jawaban memuaskan atas pertanyaan rakyat, yang ada malah peringatan agar para kades mengikuti aturan dari pak bupati. Kejujuran dan amanah memang langka ditengah demokrasi, dimana kedaulatan di tangan rakyat (yang terpilih) bukan semua rakyat secara umum.

Nampak bahwa kebijakan yang digulirkan terkesan hanya retorika meraih simpati, dan sekedar ingin membangun citra. Karena terbukti tidak nampak keseriusan dalam implementasi. Tidak dipersiapkan dengan matang, terbukti pula tidak adanya koordinasi dan sinergitas dengan pihak terkait. Tak disiapkan manajemen pengelolaan bahkan tak ada antisipasi atas masalah juga resiko dilapangan.

Wahai Para Pemimpin Hati-Hatilah!!  Kelak Jabatanmu Akan Jadi Penyesalan Di Hari Kiamat.

Petikan hadist diatas yang diriwayatkan oleh muslim, dimana Rasulullah saw memperingatkan kepada para pemangku amanah rakyat, pemimpin, pejabat dan siapapun yang mendapat amanah mengurus umat, agar berhati-hati, sebab bila tidak melaksanakan amanah mengurus rakyat bahkan sebaliknya malah menyulitkan rakyat, kelak di hari kiamat akan menyesal harus menanggung azab yang pedih, kecuali pemimpin dan pejabat yang menegakkan syariat Allah swt sebagai satu-satunya hukum yang adil. Sekalipun pemimpin itu orang sholeh, dan cerdas, namun apabila sistem yang diterapkan buruk, cacat pasti akan tetap gagal. Dunia telah banyak memberi contoh.

Khatimah, saat ini rakyat banyak dipertontonkan pemimpin dan pejabat produk pencitraan, mereka meraih kekuasaan lewat mahar yang mahal yang dibumbui money politics. Jual beli kursi, jabatan jadi sarana korupsi, penyalahgunaan wewenang dll. Kita rindu kehidupan ideal dimana pemimpin benar-benar berkomitmen mengurus rakyat, melayani (meri'ayah) rakyat seperti masa Umar bin khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan para khulafaur Rasyidin lainnya termasuk para khalifah sesudahnya. Mereka rela terdahulu lapar disaat rakyat kelaparan, mereka terus memikirkan umat sampai dijamin tak ada lagi rakyat miskin semua tercukupi. Ini hanya terwujud ketika islam diterapkan bukan menerapkan sistem aturan buatan manusia, apalagi dari para filsuf yang jelas-jelas mereka bukan islam....wallahu'alam.