PHK Massal Buah Dari Sistem Kapitalisme

leh: Ira Fuji Lestari.

Ribuan buruh industri tekstil dilaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristandi, "Kondisi ini disebabkan berkurangnya order bahkan sampai tidak ada order. Juga banyak barang-barang TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) bekas dari luar negeri di pasar-pasar tradisional/pasar tumpah yang harganya jauh lebih murah dari harga produksi IKM TPM dalam negeri", ungkapnya.

Hal itu akibat dari berkurangnya order sepanjang tahun 2022 sebanyak 345.000 pekerja Industri TPT (Tekstil dan produk Tekstil) nasional di PHK. Nampaknya sudah menjadi rahasia umum, banyak perusahaan dengan sangat terpaksa melakukan PHK besar-besaran dengan alasan karena dampak pasca pandemi. Pada bulan Agustus 2023 ada 26.540 pekerja yang dirumahkan.

Alih-alih pemerintah menyikapi situasi perekonomian rakyat, pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan Permenker 5/2023 yang berisikan tentang penyesuaian waktu dan upah kerja. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yang dinilai bertentangan dengan UU yakni pasal 90 Jo pasal 185 UU 13/2023 dan pasal 88E Jo pasal 185 UU Cipta Kerja.

Situasi ekonomi global saat ini sangat buruk, ditambah dengan penguasa yang mengambil keputusan sepihak tanpa memperhatikan rakyat, membuat rakyat semakin menjerit karena upah kerja minim jauh dari sejahtera. Pekerja atau buruh selalu menjadi objek kesewenangan ketika pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Pemerintah seperti lepas tangan dari apa yang mereka putuskan. Hal ini membuat rakyat menderita karena tidak ada keadilan yang melindunginya.

Latar belakang lahirnya permenker adalah penyesuaian kerja dan pengupahan yang bias kepentingan para pengusaha dimana hal itulah yang membuat para pengusaha berkesempatan untuk memotong upah buruh sebesar 25%. sehingga jelas para buruh yang dirugikan. Inilah dia buah dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme. Penguasa berpihak kepada kaum pemodal (para kapital), yaitu para pengusaha tapi mereka tidak memperhatikan kesejahteraan para pekerja/buruh.

Disisi lain, maraknya pasar digital yang sedang digandrungi oleh rakyat belakangan ini dipicu perekonomian yang tidak stabil, di mana harga-harga barang bisa menjadi sangat murah sehingga mematikan usaha kecil rakyat. Hal ini pun merupakan salah satu buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalistik di negeri ini.

Berbeda dengan Islam, Islam sangat mengatur perekonomian rakyatnya, dimana sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat, termasuk rakyat dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan sehingga bisa mewujudkan kestabilan ekonomi.