Jejak Kapitalisme dibalik Bencana Sumatra

Oleh : Nena Fatimah

Rentetan banjir bandang dan longsor yang kembali melanda berbagai wilayah di Sumatra dan Aceh pada akhir tahun 2025 bukan sekadar peristiwa alam biasa. Tragedi ini telah merenggut ratusan nyawa, ratusan orang dinyatakan hilang, serta menyebabkan kerugian materiel yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Data dari BNPB mencatat korban meninggal telah mencapai 810 jiwa dan 518 orang masih dinyatakan hilang. Angka ini bukan sekadar deretan statistik, melainkan potret nyata penderitaan rakyat akibat bencana yang terus berulang.

Namun di balik duka yang mendalam, muncul pertanyaan besar yang tak bisa dihindari: benarkah semua ini semata-mata karena faktor alam?

Hujan deras memang menjadi pemicu, tetapi ia bukanlah penyebab utama. Bencana yang berulang setiap tahun di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dengan skala kerusakan yang semakin besar menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola lingkungan. Bagaimana mungkin banjir membawa gelondongan kayu berukuran besar jika hutan tidak dibabat? Bagaimana mungkin tanah kehilangan daya serap jika deforestasi tidak dilakukan secara masif? Semua ini menjadi bukti bahwa yang kita hadapi sejatinya bukan lagi bencana alam, melainkan bencana akibat kerusakan sistemik buatan manusia.

Sayangnya, alih-alih mengakui kegagalan dalam mengelola ruang hidup, banyak pihak justru berlindung di balik istilah cuaca ekstrem, anomali iklim, dan fenomena alam. Narasi ini memang terdengar masuk akal, tetapi perlahan membius kesadaran publik dari akar persoalan yang sesungguhnya, yakni ruang hidup telah lama diperlakukan sebagai komoditas, bukan amanah yang harus dijaga.

Dalam sistem kapitalisme, alam diposisikan sebagai objek eksploitasi demi keuntungan. Hutan dibuka atas nama industri, sungai dipersempit demi tambang dan perkebunan, serta lahan dialihfungsikan secara besar-besaran atas nama pertumbuhan ekonomi. Izin konsesi diberikan dengan mudah, pembukaan lahan skala besar dianggap sebagai hal yang wajar, sementara dampak kerusakan ditanggung sepenuhnya oleh rakyat kecil.

Para pemilik modal menikmati keuntungan tanpa henti, tetapi ketika bencana datang, rakyatlah yang harus berjuang menyelamatkan diri. Lebih ironis lagi, para pelaku perusakan sering berlindung di balik legalitas izin. Negara pun kerap hanya hadir sebagai pemadam kebakaran yang datang terlambat, tanpa keberanian politik untuk menyentuh akar kebijakan yang salah. Inilah wajah asli kapitalisme: keuntungan diagungkan, keselamatan manusia dan kelestarian alam dikorbankan.

Selama sistem ini tetap dijadikan sebagai aturan hidup, ruang hidup rakyat akan terus diperdagangkan. Keuntungan akan terus terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara penderitaan akan terus dikolektivisasi kepada publik. Maka tidak mengherankan jika bencana datang semakin sering, semakin besar, dan semakin mematikan.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah Swt. yang wajib dijaga, bukan objek untuk diperas demi laba. Dalam politik ekonomi Islam, sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak—seperti hutan, air, sungai, dan tambang—ditetapkan sebagai kepemilikan umum yang haram diprivatisasi oleh individu maupun korporasi. Negara wajib mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

Kawasan hutan lindung, wilayah resapan air, dan daerah pelindung ekologis tidak boleh dialihfungsikan demi kepentingan komersial. Aturan ini secara alami menjadi benteng terhadap eksploitasi rakus yang selama ini menjadi biang utama bencana hidrometeorologi. Dalam Sistem Islam, pemimpin adalah ra’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung rakyat), bukan pelayan kepentingan modal.

Ketika bencana terjadi, negara dalam Sistem Islam wajib hadir secara cepat, menyeluruh, dan manusiawi. Pembiayaan evakuasi, penanganan, dan pemulihan menjadi tanggung jawab negara, bukan dibebankan kepada rakyat yang sudah lebih dulu menderita. Sejarah mencatat bagaimana para pemimpin Islam benar-benar memikul amanah kepemimpinan hingga rela turun langsung mengurusi rakyatnya yang kelaparan.

Selama kapitalisme masih menjadi sistem yang mengatur negeri ini, selama alam masih dipandang sebagai komoditas, dan selama negara lebih berpihak kepada pemilik modal daripada kepada rakyat, maka bencana akan terus berulang tanpa henti. Karena itu, Bencana Sumatera hari ini adalah bukti nyata bahwa kapitalisme tidak hanya menindas manusia, tetapi juga merusak alam secara sistematis.

Sebagai jalan keluar dari kerusakan yang terus berulang ini, Islam menawarkan solusi yang menyeluruh dan menyejahterakan. Dalam Sistem Islam, alam dipandang sebagai amanah dari Allah Swt., bukan komoditas untuk diperdagangkan demi keuntungan segelintir orang. Hutan, air, sungai, dan seluruh sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak ditetapkan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi. Negara bertindak sebagai pengurus dan pelindung rakyat, menjaga keseimbangan alam, mencegah eksploitasi, serta menjamin penanganan bencana secara cepat dan adil. Dengan penerapan Sistem Islam secara kaffah, kesejahteraan manusia dan kelestarian alam bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah keniscayaan.