Gaza di Bawah Bayang-Bayang Garis Kuning

Oleh Iin Indrawati

Israel berencana untuk memperluas cakupan wilayah kendalinya hingga mencapai 70 persen di Jalur Gaza, memicu kekhawatiran besar bagi warga Palestina yang tinggal di sekitar kawasan pembatas yang disebut garis kuning (MetroTV, 5/6/2026).

Garis kuning sendiri merupakan penanda batas yang memisahkan wilayah di bawah kendali militer Israel di Gaza timur dengan zona pergerakan bebas warga Palestina di sisi lebih barat. Sejarah penandaan ini bermula sejak 20 Oktober tahun lalu, di mana militer Israel mulai menempatkan blok beton berwarna kuning di sepanjang garis tersebut. Garis ini muncul pasca penghalauan gelombang pertama pasukan Israel dari sebagian wilayah Gaza, yang didasarkan pada kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada awal bulan yang sama.

Seorang warga Palestina bernama Al-Astal yang bermukim dekat dengan garis dinding, menjelaskan bahwa tank-tank Israel secara rutin mengawal buldoser untuk meruntuhkan rumah-rumah warga di sekitar lokasi. Sementara rentetan tembakan dari kendaraan militer dan pesawat tanpa awak drone hampir tidak pernah berhenti.

Kemana lagi masyarakat harus mengungsi jika garis kuning tersebut terus meluas, mengingat sudah tidak ada lagi tempat yang aman di seantero Gaza. Saat ini, ratusan ribu warga Palestina terpaksa bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian yang sangat padat dengan kondisi kekurangan pasokan makanan, air bersih, serta akses layanan kesehatan yang parah. Para penduduk diperingatkan bahwa setiap kebijakan yang mengurangi ruang hidup warga sipil, dipastikan akan memicu gelombang pengungsian baru, sekaligus memberikan tekanan yang jauh lebih berat pada infrastruktur Gaza yang sudah lumpuh.

Merespons perluasan ancaman wilayah tersebut, kelompok Hamas Palestina pada pekan lalu telah mengancam kepada Dewan Perdamaian untuk mengambil sikap tegas terkait pernyataan Israel yang berencana menguasai 70 persen wilayah Gaza. Berdasarkan data statistik otoritas Palestina, agresi genosida yang dilancarkan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 lalu telah menimpa hampir 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 orang, di mana sebagian besar korban merupakan kelompok perempuan dan anak-anak.

Genosida oleh Zionis sangatlah melukai fisik dan mental penduduk Gaza. Saat ini nasib mereka ada di antara dua kemungkinan, yaitu wafat karena serangan, atau selamat tetapi terluka, cacat, dan trauma. Entitas Zionis juga sengaja menargetkan anak-anak dalam serangan mereka. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir diduga menyerukan agar tentara melakukan tembakan terhadap setiap anak Palestina yang mendekati apa yang disebut sebagai “garis kuning” di Jalur Gaza. (Maariv, 25-10-2025).

Bantuan kemanusiaan sudah mengalir dari berbagai penjuru dunia untuk Palestina. Namun, kenyataannya mayoritas bantuan itu tidak sampai, karena truk-truk bantuan dicegat, ditahan, bahkan dibom oleh Zionis dengan dukungan Amerika Serikat (AS).

Pembelaan kita bagi Gaza tidaklah cukup dengan memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi harus menyolusi akar masalahnya, yaitu keberadaan entitas Zionis yang melakukan genosida dengan dukungan AS. Untuk mengusir Zionis dari tanah Palestina, dibutuhkan kekuatan militer yang mumpuni, karena yang akan dihadapi adalah Zionis dan AS. Kekuatan militer yang sepadan untuk menghadapi keduanya, haruslah berasal dari negara yang besar, bukan dari milisi. Mengingat AS saat ini merupakan pemimpin dalam hal industri militer.

Oleh karenanya, kita tidak bisa berharap pada lembaga internasional seperti PBB maupun pada negara-negara muslim. PBB sudah terbukti gagal melindungi Palestina dari serangan Zionis. PBB hanya bisa mengeluarkan resolusi tanpa aksi berarti. Selain itu, faktanya PBB berada dalam dominasi AS sebagai pemegang hak veto sehingga mustahil PBB berjalan ke arah yang tidak dikehendaki AS.

Sedangkan negara-negara muslim telah lama terbelenggu nasionalisme, sehingga tidak mau membebaskan Palestina. Mereka juga berada dalam dominasi AS, terbukti bahwa di negara-negara muslim (terutama Timur Tengah), banyak terdapat pangkalan militer AS yang justru menjadi basis dukungan militer untuk Zionis. Para penguasa muslim itu takut kehilangan kekuasaannya jika tidak mendukung AS dan Zionis. Ini terkonfirmasi dengan kebijakan luar negeri mereka yang justru melakukan normalisasi hubungan dengan Zionis. Para penguasa muslim itu mengikuti arahan AS untuk mendukung solusi dua negara. Padahal, penyelesaian masalah Palestina tidak bisa terwujud dengan solusi dua negara karena ini adalah opsi yang mustahil terwujud.

Zionis tidak pernah dan tidak akan pernah mau hidup damai berdampingan dengan muslim Palestina. Ini tampak dalam misi mereka untuk mewujudkan Israel Raya yang terbentang dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat, yakni meliputi seluruh wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Mesir, Arab Saudi, hingga Kuwait. Zionis terus memperluas pendudukan terhadap wilayah Palestina dengan melakukan penyerangan, pembunuhan, dan pengusiran. Mereka terus melakukan serangan, meski pada masa gencatan senjata.

Untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Zionis hanya bisa diwujudkan oleh Khilafah. Karena hanya Khilafah satu-satunya negara yang memiliki visi politik luar negeri berupa dakwah dan jihad. Khilafah berposisi sebagai pelindung bagi seluruh negeri-negeri muslim, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Sesungguhnya imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaq alaih).

Khilafah akan menyatukan negeri-negeri muslim di bawah naungannya dan menyatukan seluruh potensi mereka, termasuk militer. Negeri-negeri muslim memiliki kekuatan militer yang luar biasa besar jika bersatu. Kekuatan berupa tentara, persenjataan, logistik, kekayaan alam, dll. akan diarahkan untuk jihad fisabilillah membebaskan Palestina. Dengan persatuan negeri-negeri muslim di bawah Khilafah, umat Islam akan kuat menghadapi Zionis, AS, dan negara-negara sekutunya.

Mobilisasi pasukan ke Palestina akan dilakukan dari negeri-negeri yang terdekat terlebih dahulu, yaitu Timur Tengah. Jika tidak mencukupi, tentara dari negeri-negeri yang jauh juga akan dimobilisasi ke Palestina. Khilafah akan mengusir AS dari pangkalan militernya yang ada di negeri-negeri muslim. Dengan demikian, AS tidak memiliki basis serangan ke wilayah Palestina. Khilafah juga akan melarang kapal AS dan Zionis, baik kapal induk, kapal perang, maupun kapal dagang untuk lewat di perairan negeri-negeri muslim. Begitu pula pesawat militer AS dilarang lewat di wilayah udara negeri-negeri muslim. Dengan demikian, AS akan kesulitan memobilisasi pasukan dan logistik untuk membantu Zionis.

Khilafah juga akan menghentikan pasokan migas dari negeri-negeri muslim ke Zionis, AS, dan negara-negara yang bersekutu dengan keduanya. Upaya ini untuk melemahkan Zionis dan AS pada aspek energi.

Penggunaan dinar dan dirham di seluruh wilayah Khilafah juga akan melemahkan dolar AS sehingga berdampak signifikan untuk melemahkan ekonomi AS. Ini akan berdampak pada kemampuan AS membiayai perang.

Khilafah akan melakukan diplomasi kepada negara-negara kafir yang tidak memerangi umat Islam, yaitu negara kafir harbi hukman, agar tidak mendukung serangan militer Zionis dan AS pada Palestina. Hal ini akan mengisolasi kekuatan Zionis dan AS sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan internasional. Adapun hubungan Khilafah dengan Zionis dan AS adalah hubungan perang. Tidak boleh ada sikap lemah di hadapan mereka, melainkan Khilafah harus tegas mengusir keduanya dari bumi Palestina.

Dengan semua langkah yang Khilafah lakukan, Palestina akan terbebaskan dari pendudukan dan genosida. Setelah Palestina dibebaskan, Khilafah sebagai raa’in akan mengurusi urusan rakyatnya, termasuk rakyat Palestina. Khilafah akan menjamin sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi warga Palestina.

Untuk bisa membebaskan Palestina, umat Islam mutlak harus bersatu di bawah naungan Khilafah. Namun, saat ini persatuan umat sulit terwujud karena rasa nasionalisme. Oleh karenanya, dibutuhkan dakwah Islam yang menggugah kesadaran dan dorongan berjuang pada diri umat. Dakwah ini penting untuk mengembalikan keyakinan umat bahwa sejatinya mereka adalah umat yang satu.

Dengan bersatu di bawah panji Islam, umat ini akan kembali menjadi umat terbaik. Dakwah Islam kafah harus dilakukan secara global di seluruh negeri-negeri muslim sehingga terwujud kesamaan pandangan tentang Khilafah sebagai solusi hakiki masalah Palestina. Wallahualam bissawab.