Banyak Kerugian dari Dominasi Asing dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

Oleh Ai Sri H.

Pemerintah menjelaskan alasan menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair (sumber: TEMPO.CO). Pemerintah mencontohkan Abu Dhabi Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan kota yang ramah lingkungan. Adapun Masayoshi, kata pemerintah dikenal memiliki reputasi baik di bidang tekhnologi dan keuangan. Sementara Tony menurut dia, dianggap memiliki pengalaman dibidang pemerintahan. Keterlibatan tokoh-tokoh ini dalam pembangunan ibu kota baru sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa minggu terkahir, setelah kunjungan pemerintah ke UEA. Disana MBZ pun memastikan negaranya sudah menyiapkan dana US$ 22,8 Miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

Saat ini pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Targetnya, semua proses ini akan tuntas pada 2045, untuk menuju kesitu dibentuklah dewan pengarah yang akan memberi nasehat kepada pemerintah. Dan pemerintah akan melibatkan banyak asing di proyek pembangunan ibu kota baru, demi mendapatkan pengakuan dari dunia. Namun, Publik justru menganggap peran besar asing berarti memperbesar intervensi kepentingan mereka dinegeri ini.

Sejumlah konsultan asing juga menawarkan diri terlibat desain ibu kota negara baru, setidaknya ada tiga negara yang berpeluang ikut serta, saat ini makin besar hegemoni asing diseluruh lini kehidupan di Indonesia, termasuk dalam pembangunan ibu kota baru, mereka berebut ingin menjadi sebagai pemasok bahan, sebagai konsultan, pimpinan proyek hingga pelaksana proyek.

Kenapa asing sangat andil dalam pembangunan ibu kota baru? Hal tersebut terjadi karena ada kepentingan atau agenda besar baik dalam masalah politik, ekonomi, maupun ideologi Yang akan mengakibatkan dampak kerugian mulai dari pengambilan keuntungan, intervensi asing yang akan sangat merugikan bangsa dan negara. Dan penjajahan ekonomi sudah jelas akan terjadi mereka setidaknya bisa menguasai lajunya perekonomian di Indonesia bahkan yang paling ditakutkan hilangnya kedaulatan.

Seharusnya pemerintah cerdas dalam berencana pembangunan atau pemindahan ibu kota baru, tidak semena-mena dengan banyak melibatkan asing dalam proyek ini.

Dalam pemerintahan Islam jelas bahwa tidak boleh memberi kuasa kepada mereka yang akan merusak bahkan mengambil kekuasaan negara. Allah SWT berfirman:

٭لَّذِيْنَ يَتَرَ بَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِ نْ كَا نَ لَـكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَا لُـوْۤا اَلَمْ نَـكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِ نْ كَا نَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَا لُـوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَا للّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (Qs. An-Nisa [4]: 141).

Dalam pemerintahan Islam (Khilafah) yang anti penjajahan, salah satunya diwujudkan dengan kebijakan, waspada dan tegas dalam menjalin hubungan dengan negara asing di luar Daulah Islam. Daulah Islam boleh bekerja sama dengan kafir Muahid (kafir yang mempunyai perjanjian dengan Daulah Islam) Dan haram hukumnya bekerja sama dengan kafir harbi (kafir yang jelas jelas memusuhi dan memerangi umat Islam). Dan hal ini sangat bertolak belakang dengan pemerintahan saat ini, negara tidak memilih dan memilah dengan siapa bisa bekerja sama. Bahkan dengan negara asing yang memusuhi Islam pun saat ini malah bersahabat. Demikianlah kefasadan dari sistem yang tidak berlandaskan pada hukum dari Sang Kholiq.

Wallahu alam bishowab