Kapitalisme: Sistem yang Mencetak Kemiskinan Struktural

Oleh: *Neng Nur*

Kemiskinan bukanlah semata akibat kemalasan atau minimnya sumber daya. Dalam sistem kapitalisme, kemiskinan justru diproduksi secara sistemik melalui standar-standar ekonomi yang menindas rakyat kecil. Ketimpangan kekayaan, liberalisasi sektor strategis, dan komersialisasi kebutuhan pokok telah menciptakan jurang sosial yang semakin menganga.

Kapitalisme menjadikan standar kemajuan ekonomi berdasarkan angka-angka statistik seperti PDB dan inflasi, bukan kesejahteraan riil rakyat. Ketika negara menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kepada swasta atau asing, rakyat hanya jadi penonton dan konsumen. Akibatnya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin sulit mengakses pendidikan, kesehatan, dan hunian layak.

Di negeri yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia, kemiskinan seharusnya menjadi hal langka. Namun faktanya, jutaan rakyat hidup dalam garis kemiskinan, bahkan sebagian besar bekerja keras hanya untuk bertahan hidup.

Ironisnya, pertumbuhan ekonomi tetap diklaim positif oleh para elite. Ini menandakan adanya standar kesejahteraan yang manipulatif—warisan sistem kapitalisme yang mendominasi hampir seluruh dunia.

Kemiskinan Tersembunyi di Balik Pertumbuhan. Menurut data BPS dan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas 5%, namun indeks ketimpangan (Gini ratio) masih tinggi, dan mayoritas penduduk masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Rakyat menghadapi kenaikan harga pangan, biaya pendidikan mahal, dan layanan kesehatan yang belum merata.

Dalam kapitalisme, kemiskinan tidak dianggap sebagai masalah struktural, tapi sebagai kesalahan individu. Padahal sistem lah yang menciptakan ketimpangan.

Sistem Kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat. Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi Kapitalisme yang menciptakan jurang kaya-miskin.

Kekayaan menumpuk di segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit. Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan pun tak pernah menyentuh akar masalah: sistem ekonomi yang cacat dan menindas.

- Penguasaan SDA oleh swasta dan asing, membuat rakyat tidak mendapat manfaat langsung dari kekayaan alam.

- Komoditas dasar seperti listrik, BBM, dan beras, menjadi barang dagangan, bukan hak rakyat.

- Pendidikan dan kesehatan diprivatisasi, menjadikan akses layanan hanya tersedia bagi yang mampu.

Kapitalisme menetapkan standar kesejahteraan berdasarkan PDB per kapita, bukan berdasarkan terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat. Padahal realita di lapangan berbeda: pertumbuhan bisa naik, tapi ketimpangan dan beban hidup juga meningkat.

Sistem ini juga menjadikan manusia sebagai objek produksi dan konsumsi. Rakyat dipacu untuk bekerja demi keuntungan korporasi, sementara jaminan hidup layak diabaikan. Ketika pasar menguasai segala aspek, nilai-nilai kemanusiaan terpinggirkan.

Islam melihat ini sebagai bentuk kezaliman. Allah SWT berfirman:

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil..."*  

(QS. Al-Baqarah: 188)

Rasulullah SAW juga bersabda:  

*"Pemimpin adalah pemelihara dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya."*  

(HR. Bukhari dan Muslim)

Ini artinya, negara dan sistem yang gagal memenuhi hak dasar rakyat telah berbuat zalim dan akan dimintai hisab di akhirat.

Islam tidak hanya hadir sebagai agama ibadah, tapi juga sistem kehidupan yang menyentuh ekonomi, politik, dan sosial. Islam memiliki mekanisme nyata untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat:

1. *Sumber daya alam milik umat.*  

   Rasulullah SAW bersabda:  

   *"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."*  

   (HR. Abu Dawud)  

   SDA strategis harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan dikuasai oleh korporasi.

2. *Distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan waris.*  

   Islam menolak akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang.  

   *"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja..."*  

   (QS. Al-Hasyr: 7)

3. *Negara menjamin kebutuhan pokok.*  

   Dalam sistem Khilafah Islam, negara menjamin sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan untuk seluruh rakyat, tanpa diskriminasi.

- *Terapkan syariah Islam secara menyeluruh.* Tidak cukup hanya mengatur zakat, tapi seluruh aspek ekonomi harus tunduk pada hukum Allah.

- *Tinggalkan standar kapitalis.* Tolak ukuran pertumbuhan ekonomi yang menipu dan mulai fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

- *Bangun sistem kepemilikan Islam.* Bedakan antara kepemilikan individu, umum, dan negara, agar distribusi kekayaan lebih adil.

- *Tegakkan pemerintahan yang amanah.* Pemimpin dalam Islam adalah pelayan rakyat, bukan wakil korporasi.

Selama kapitalisme menjadi fondasi ekonomi, kemiskinan hanya akan berganti wajah. Islam menawarkan sistem yang bukan hanya adil secara teori, tapi telah terbukti dalam sejarah membebaskan manusia dari eksploitasi dan ketimpangan. Sudah saatnya kita kembali pada sistem yang berpihak pada rakyat, bukan pada pemilik modal.

*Kesejahteraan bukan ilusi jika dijalankan dengan iman dan hukum Allah.*

Wallahu alam