PREMI BPJS NAIK, BUKTI KUAT PEMALAKAN RAKYAT
Oleh : Yani Y
Pemberian layanan kesehatan kepada rakyat saat ini, tetap saja belum menyentuh sebab yang menjadi dasarnya yaitu kemiskinan, yang diakibatkan ketimbangan ekonomi akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme- neoliberal.
Sistem ini telah melahirkan wabah kemiskinan gelobal, yang menjadi induk bagi berkembang biaknya segala jenis penyakit mematikan di negeri-negeri berkembang dan ketidakmampuan rakyat miskin mendapatkan obat dan perawatan medis yang berkualitas dan gratis.
Lepasnya tanggung jawab negara dengan cara mendorong praktek liberalisasi dan komersialisasi sektor kesehatan, banyak membawa dampak buruk bagi orang-orang miskin, BPJS seperti Racun dibalut Madu keliatannya membantu dan memecahkan solusi bagi rakyat miskin yang tidak mampu bayar ke rumah sakit. Tapi kenyataannya rakyat dipalak dengan harus terus bayar iuran perbulan sampai meninggal.. ditambah lagi rakyat menjadi resah mendengar adanya rencana pemerintah menaikan iuran kepesertaan BPJS kesehatan hingga dua kali lipat.
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan peserta kelas mandiri I naik dari Rp 80 ribu per bulan menjadi 160 ribu per bulan, lalu kelas mandiri ll naik dari Rp 59 ribu per bulan menjadi 110 ribu per bulan dan iuran kelas mandiri lll meningkat menjadi Rp 42 ribu dari Rp 25.500 ribu per bulan dan menyebutkan tanpa kenaikan iuran, defisit BPJS kesehatan tahun ini bisa mencapai Rp 32,8 triliun. Usulan itu muncul disebabkan BPJS kesehatan mengalami defisit sejak 2014. Defisit anggaran Badan penyelenggaraan jaminan sosial BPJS kesehatan terus menuai perhatian, sorotan, sekaligus kekhawatiran. Sementara rakyat , terutama wong cilik masih membutuhkan pelayanan kesehatan yang berbiaya murah bahkan gratis.
Dalam rapat gabungan antara komisi XI DPR RI dengan komisi lX DPR RI diruang rapat komisi XI DPR Senayan, Jakarta, seni. ( 02 /09/2019 ), terungkap terungkap, defisit anggaran BPJS kesehatan menyebabkan kian banyak rakyat miskin yang tak terlayani akses kesehatannya. Kalau defisit semakin besar banyak rumah sakit yang tidak dibayar, Akhirnya banyak rakyat miskin yang tidak diterima berobat. Ini sudah jadi persoalan bangsa." Ujar Wakil ketua komisi XI DPR Soepriyatno yang memimpin rapat tersebut. Ini menjadi persoalan yang sangat besar dampak nya pada masyarakat miskin. kasus rumah sakit penolak pasien BPJS memang kerap terjadi.
Sementara itu pengamat sosial dan politikik, Musni Umar, mengaku heran dengan manajemen BPJS kesehatan saat ini. Sebab,anggaran sedang sedisit, tapi justru direksi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan malah mengusulkan kenaikan tunjangan.
Menurut Musni, kanaikan tunjangan tidak perlu dinaikan, mengingat BPJS sedang mengalami masalah keuangan. " Seharusnya kesulitan keuangan yang dialami BPJS kesehatan, dapat dibantu dari gaji upah direksi dan pengawas," ujarnya lewat keterangan tertulis, Senin ( 02/09/2019). Menurutnya, hal itu dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab direksi terhadap kondisi keuangan yang dialami BPJS kesehatan. " Gaji Direksi BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan plus bonus bisa mencapai Rp 200 juta per bulan," sebut Musni. Penambahan besar tunjangan gaji anggota pengawas dan direksi BPJS itu sangat aneh, ini karena terjadi saat kinerja keuangan BPJS terus tekor. Kementerian keuangan pun menyetujui usulan kenaikan tunjangan tersebut.
BPJS kesehatan sebenarnya tidak pernah bermaksud memberikan manfaat secara tulus, rakyat hanya dijadikan objek bisnis di bidang pelayanan kesehatan ala sistem politik demokrasi sebagai mangsa pasar perusahaan farmasi asing dan lepasnya tanggung jawab negara dengan cara mendorong
Praktek liberalisasi dan komersialisasi sektor kesehatan ini, telah membawa dampak buruk bagi orang-orang sakit / miskin. Ideologi kapitalisme memandang bahwa kesehatan merupakan jasa ekonomi ( economic service ), artinya negara tidak memberikan pelayanan kesehatan secara cuma- cuma pada masyarakat, ada harga tertentu yang mesti dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan jasa kesehatan, sehingga diciptakan klasifikasi-klasifikasi pelayana kesehatan, misalnya kamar kelas l,ll,lll, VIP dan sebagainya , pengkotak- kotakan/diskriminasi umat.
Seharusnya pemerintah tidak lepas tanggung jawab, seharusnya pengaturan Islam dalam bidang kesehatan menjadi solusi atas permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini. Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya pasti mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal dan bahkan gratis asalkan dengan catatan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus betul-betul dikelola oleh negara dan tidak diserahkan kepada pihak swasta. Sistem jaminan kesehatan Islam ini akan terlaksana secara sempurna ketika Islam diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan kita dengan negara /khilafah sebagai pelaksanaannya. Dengan sistem pelayanan kesehatan khilafah, negara khilafah adalah pelayanan kesehatan yang begitu sempurna, hal ini karena negara hadir sebagai penerap syariat Islam secara kaffah, termasuk yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan hajat pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik setiap individu publik. Haram negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, apapun alasannya.
Disini saatnya kita peran aktivis dakwah dalam membangun kesadaran rakyat/umat untuk menolak / tidak mengikuti program BPJS kesehatan dari Rezim Kapitalis Neo Liberal yang sudah pasti fasad dan bathil.
Islam menetapkan kebutuhan atas pangan, papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok setiap individu rakyat.
Islam juga menetapka. Keamanan, pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan ini seperti memperoleh dunia secara keseluruhan. Ini sebagai kiasan dari betapa pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi setiap individu.
Rasulullah SAW bersabda : " siapa sajadiantara kalian yang bangun pagi dalam keadaaan diri dan keluarga aman, fisiknya sehat dan ia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah -olahia mendapatkan dunia ( HRat - Tirmidzi ).
Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal ini hanya bisa diwujudkan dibawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh nabi Muhammad SAW, lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya, itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj Kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan dan sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam... Wallahu 'alam bish showab.
Pemberian layanan kesehatan kepada rakyat saat ini, tetap saja belum menyentuh sebab yang menjadi dasarnya yaitu kemiskinan, yang diakibatkan ketimbangan ekonomi akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme- neoliberal.
Sistem ini telah melahirkan wabah kemiskinan gelobal, yang menjadi induk bagi berkembang biaknya segala jenis penyakit mematikan di negeri-negeri berkembang dan ketidakmampuan rakyat miskin mendapatkan obat dan perawatan medis yang berkualitas dan gratis.
Lepasnya tanggung jawab negara dengan cara mendorong praktek liberalisasi dan komersialisasi sektor kesehatan, banyak membawa dampak buruk bagi orang-orang miskin, BPJS seperti Racun dibalut Madu keliatannya membantu dan memecahkan solusi bagi rakyat miskin yang tidak mampu bayar ke rumah sakit. Tapi kenyataannya rakyat dipalak dengan harus terus bayar iuran perbulan sampai meninggal.. ditambah lagi rakyat menjadi resah mendengar adanya rencana pemerintah menaikan iuran kepesertaan BPJS kesehatan hingga dua kali lipat.
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan peserta kelas mandiri I naik dari Rp 80 ribu per bulan menjadi 160 ribu per bulan, lalu kelas mandiri ll naik dari Rp 59 ribu per bulan menjadi 110 ribu per bulan dan iuran kelas mandiri lll meningkat menjadi Rp 42 ribu dari Rp 25.500 ribu per bulan dan menyebutkan tanpa kenaikan iuran, defisit BPJS kesehatan tahun ini bisa mencapai Rp 32,8 triliun. Usulan itu muncul disebabkan BPJS kesehatan mengalami defisit sejak 2014. Defisit anggaran Badan penyelenggaraan jaminan sosial BPJS kesehatan terus menuai perhatian, sorotan, sekaligus kekhawatiran. Sementara rakyat , terutama wong cilik masih membutuhkan pelayanan kesehatan yang berbiaya murah bahkan gratis.
Dalam rapat gabungan antara komisi XI DPR RI dengan komisi lX DPR RI diruang rapat komisi XI DPR Senayan, Jakarta, seni. ( 02 /09/2019 ), terungkap terungkap, defisit anggaran BPJS kesehatan menyebabkan kian banyak rakyat miskin yang tak terlayani akses kesehatannya. Kalau defisit semakin besar banyak rumah sakit yang tidak dibayar, Akhirnya banyak rakyat miskin yang tidak diterima berobat. Ini sudah jadi persoalan bangsa." Ujar Wakil ketua komisi XI DPR Soepriyatno yang memimpin rapat tersebut. Ini menjadi persoalan yang sangat besar dampak nya pada masyarakat miskin. kasus rumah sakit penolak pasien BPJS memang kerap terjadi.
Sementara itu pengamat sosial dan politikik, Musni Umar, mengaku heran dengan manajemen BPJS kesehatan saat ini. Sebab,anggaran sedang sedisit, tapi justru direksi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan malah mengusulkan kenaikan tunjangan.
Menurut Musni, kanaikan tunjangan tidak perlu dinaikan, mengingat BPJS sedang mengalami masalah keuangan. " Seharusnya kesulitan keuangan yang dialami BPJS kesehatan, dapat dibantu dari gaji upah direksi dan pengawas," ujarnya lewat keterangan tertulis, Senin ( 02/09/2019). Menurutnya, hal itu dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab direksi terhadap kondisi keuangan yang dialami BPJS kesehatan. " Gaji Direksi BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan plus bonus bisa mencapai Rp 200 juta per bulan," sebut Musni. Penambahan besar tunjangan gaji anggota pengawas dan direksi BPJS itu sangat aneh, ini karena terjadi saat kinerja keuangan BPJS terus tekor. Kementerian keuangan pun menyetujui usulan kenaikan tunjangan tersebut.
BPJS kesehatan sebenarnya tidak pernah bermaksud memberikan manfaat secara tulus, rakyat hanya dijadikan objek bisnis di bidang pelayanan kesehatan ala sistem politik demokrasi sebagai mangsa pasar perusahaan farmasi asing dan lepasnya tanggung jawab negara dengan cara mendorong
Praktek liberalisasi dan komersialisasi sektor kesehatan ini, telah membawa dampak buruk bagi orang-orang sakit / miskin. Ideologi kapitalisme memandang bahwa kesehatan merupakan jasa ekonomi ( economic service ), artinya negara tidak memberikan pelayanan kesehatan secara cuma- cuma pada masyarakat, ada harga tertentu yang mesti dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan jasa kesehatan, sehingga diciptakan klasifikasi-klasifikasi pelayana kesehatan, misalnya kamar kelas l,ll,lll, VIP dan sebagainya , pengkotak- kotakan/diskriminasi umat.
Seharusnya pemerintah tidak lepas tanggung jawab, seharusnya pengaturan Islam dalam bidang kesehatan menjadi solusi atas permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini. Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya pasti mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal dan bahkan gratis asalkan dengan catatan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus betul-betul dikelola oleh negara dan tidak diserahkan kepada pihak swasta. Sistem jaminan kesehatan Islam ini akan terlaksana secara sempurna ketika Islam diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan kita dengan negara /khilafah sebagai pelaksanaannya. Dengan sistem pelayanan kesehatan khilafah, negara khilafah adalah pelayanan kesehatan yang begitu sempurna, hal ini karena negara hadir sebagai penerap syariat Islam secara kaffah, termasuk yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan hajat pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik setiap individu publik. Haram negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, apapun alasannya.
Disini saatnya kita peran aktivis dakwah dalam membangun kesadaran rakyat/umat untuk menolak / tidak mengikuti program BPJS kesehatan dari Rezim Kapitalis Neo Liberal yang sudah pasti fasad dan bathil.
Islam menetapkan kebutuhan atas pangan, papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok setiap individu rakyat.
Islam juga menetapka. Keamanan, pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan ini seperti memperoleh dunia secara keseluruhan. Ini sebagai kiasan dari betapa pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi setiap individu.
Rasulullah SAW bersabda : " siapa sajadiantara kalian yang bangun pagi dalam keadaaan diri dan keluarga aman, fisiknya sehat dan ia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah -olahia mendapatkan dunia ( HRat - Tirmidzi ).
Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal ini hanya bisa diwujudkan dibawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh nabi Muhammad SAW, lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya, itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj Kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan dan sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam... Wallahu 'alam bish showab.
Komentar
Posting Komentar