Darurat Perlindungan Anak: Ketika Rumah Tak Lagi Menjadi Tempat Aman

Oleh : Iyatia

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat dan menghadirkan kegelisahan besar di tengah masyarakat. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan aman justru semakin akrab dengan ancaman kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi digital. Ironisnya, ancaman tersebut tidak hanya datang dari luar rumah, tetapi juga dari lingkungan terdekat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama bagi mereka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, selama Januari hingga April 2026 terdapat 426 pengaduan kasus anak dari berbagai wilayah di Indonesia. Kasus yang paling dominan adalah kekerasan seksual terhadap anak, sementara rumah menjadi salah satu lokasi paling banyak terjadinya kekerasan. Di sisi lain, ruang digital juga semakin berbahaya dengan meningkatnya keterlibatan anak dalam judi online serta paparan konten yang merusak moral dan mental generasi muda.

(Sumber: ANTARA News, Mei 2026 — https://bengkulu.antaranews.com/berita/468837/januari-april-2026-kpai-terima-426-pengaduan-kasus-anak-dari-berbagai-wilayah)

Kondisi ini bukan sekadar persoalan nasional yang jauh dari kehidupan masyarakat Bandung Raya. Sepanjang Mei 2026, berbagai media lokal menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Bandung dan sekitarnya. AyoBandung pada 19 Mei 2026 melaporkan bahwa kasus kekerasan anak di Bandung Raya mencapai 134 kasus, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, hingga penelantaran anak. Bahkan Jawa Barat disebut sebagai salah satu provinsi dengan angka penelantaran anak tertinggi di Indonesia.

(Sumber: AyoBandung, 19 Mei 2026 — https://www.ayobandung.com/umum/7917143761/kasus-kekerasan-anak-di-bandung-naik-hingga-134-jabar-provinsi-penelantaran-anak-tertinggi-nasional)

Tidak hanya itu, publik juga dikejutkan oleh kasus penyekapan tiga anak oleh ayah kandungnya sendiri di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Dalam peristiwa tersebut, pelaku diduga mengurung anak-anaknya di rumah dan mengancam membakar rumah menggunakan bensin akibat konflik keluarga. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa rumah yang semestinya menjadi ruang paling aman justru dapat berubah menjadi tempat penuh ancaman bagi anak-anak.

(Sumber: detikJabar, Mei 2026 — https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8486432/drama-penyekapan-3-anak-rumah-disiram-bensin-dan-anjing-dilepas)

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak hari ini bukan lagi kasus yang berdiri sendiri. Kekerasan yang terus berulang menandakan adanya kerusakan yang lebih mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, solusi yang selama ini ditawarkan negara sering kali hanya bersifat reaktif dan parsial. Negara lebih fokus pada penanganan setelah kejadian, kampanye sesaat, atau pembatasan media sosial tanpa menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Akar masalah tersebut lahir dari sistem kehidupan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Keimanan tidak lagi menjadi fondasi dalam membangun keluarga dan masyarakat. Akibatnya, orientasi hidup bergeser hanya pada materi, tekanan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan duniawi semata. Anak tidak lagi dipandang sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga dan dididik dengan penuh tanggung jawab, melainkan sering kali dianggap sebagai beban hidup.

Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalisme menciptakan tekanan ekonomi yang berat bagi keluarga. Kebutuhan hidup semakin mahal, lapangan pekerjaan tidak stabil, sementara gaya hidup terus didorong oleh media dan budaya konsumtif. Tekanan tersebut memicu stres, konflik rumah tangga, hingga kekerasan terhadap anak. Dalam kondisi seperti ini, negara pun gagal hadir sebagai pelindung rakyat secara menyeluruh.

Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang anak dan keluarga. Islam menjadikan aqidah sebagai fondasi kehidupan sehingga keimanan menjadi benteng pertama dalam menjaga keluarga. Orang tua yang memahami Islam akan menyadari bahwa anak adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Karena itu, menjaga keamanan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ketakwaan.

Negara dalam Islam juga berperan sebagai raa’in dan junnah, yakni pengurus dan pelindung rakyat. Negara tidak hanya bertugas menghukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga menutup seluruh pintu kerusakan sejak awal. Sistem pendidikan dibangun di atas aqidah Islam, media diawasi agar tidak merusak moral generasi, dan kebutuhan dasar masyarakat dijamin agar tekanan ekonomi tidak menjadi pemicu kehancuran keluarga.

Sejarah Islam memberikan contoh nyata bagaimana negara hadir menjaga rakyatnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah memikul sendiri gandum dari baitulmal untuk diberikan kepada seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Umar tidak membiarkan rakyat hidup tanpa perlindungan negara. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab langsung negara.

Selain itu, Islam juga menerapkan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan bagi pelaku kejahatan. Sanksi tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan sehingga masyarakat terlindungi. Dengan penerapan aturan yang tegas dan sistem kehidupan yang berbasis aqidah, Islam tidak hanya menyelesaikan dampak, tetapi juga menutup akar kerusakan.

Darurat perlindungan anak hari ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem kehidupan yang diterapkan. Anak-anak tidak cukup hanya dilindungi melalui slogan dan kampanye sesaat. Mereka membutuhkan sistem yang mampu menjaga akidah, moral, keamanan, serta kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Generasi yang kuat tidak lahir dari lingkungan yang rusak. Karena itu, sudah saatnya perlindungan anak dibangun di atas sistem yang benar-benar menjaga manusia sejak akar persoalannya, bukan sekadar mengobati luka yang terus berulang. Waullohu a'lam bi showab