UMKM Menjerit, Harga Elpiji dan Bahan Kebutuhan Pokok Melangit

Rengganis Santika

Rupiah terus melemah, badai PHK menerjang banyak rumah tangga. Gejolak dunia hari ini telah berdampak keras pada perekonomian dunia dan tentunya nasib keluarga-kekuarga di negeri ini. Gejolaknya bahkan telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di desa-desa, termasuk di kabupaten Bandung. Media BANDUNG, KOMPAS.com melansir berita terkait gejolak ekonomi dunia yang akhirnya menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka mulai mengeluhkan kenaikan harga elpiji nonsubsidi yang terjadi bersamaan dengan melambungnya harga sejumlah bahan pangan pokok.

Sejak pandemi Beban Rakyat Tak Pernah Usai.

Sebut saja bapak Mawardi (45 tahun), pemilik warung makan di kawasan Kecamatan Cileunyi, mengaku sangat terbebani dengan penyesuaian harga gas elpiji nonsubsidi tersebut. Sebagai pedagang, ia sangat bergantung pada tabung gas ukuran 12 kilogram (kg) untuk operasional dapurnya sehari-hari. Warga lain menyebutkan, harga elpiji 12 kg yang semula dibanderol sekitar Rp 140.000 per tabung, kini melonjak menjadi Rp 163.000 sejak akhir pekan lalu. Beban UMKM semakin bertambah karena komoditas pangan lainnya juga ikut merangkak naik (kompas.com, 22 April 2026). Tercatat harga gas elpiji 12 kg sampai akhir mei terus merangkak naik sampai Rp.245.000 (cnbcindonesia, Mei 2026).

Kebutuhan pokokpun naik, harga minyak goreng kemasan yang masih tertahan di level Rp 20.000 per liter, telur ayam yang menembus Rp 30.000 per kg, dan cabai rawit merah yang menyentuh angka Rp 120.000 per kg. Semua komoditas penting naik berbarengan. Boleh dikatakan pelaku usaha kecil dari sejak usia pandemi covid 19, atau sekitar tahun2020-2021 mereka belum benar-benar pulih. Rakyat hari ini berjuang sendiri autopilot bertahan hidup. Dunia tidak berpihak pada rakyat kecil. Si miskin makin terhimpit si kaya makin digdaya. Negara seharusnya hadir mengembalikan kondisi ekonomi yang tengah "babak belur" ini. Kalaupun negara hadir sebatas bansos, tidak menyentuh permasalahan fundamental.

Kapitalisme Akar Keterpurukan Ekonomi

Ekonomi dunia kini dalam kendali sistem kapitalisme. Harga kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Siapa pelaku pasar yang paling kuat dia yang memegang kendali harga. Dalam kapitalisme peran negara harus seminimal mungkin. Negara sekedar sebagai fasilitator dan regulator memastikan mekanisme ini berjalan. Selain itu didalam pasar bebas, kebutuhan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti BBM dikapitalisasi sebagai komoditas, bukan hak milik publik. 

Maka naiknya BBM akibat negara meng-kapitalisasi layanan dasar sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu. Posisi negara yang dikelilingi para oligharki adalah sebagai pebisnis terhadap rakyatnya sendiri. Negara sebagai pelayan korporasi dan bertindak sebagai regulator (UU Migas 22/2001). Dalam sektor migas pintu eksploitasi asing dibuka lebar dari hulu hingga hilir. Harga ditentukan oleh internasional bukan kemampuan rakyat.

Islam Menawarkan Solusi Komprehensif.

Dalam Islam sektor migas atau energi merupakan hajat hidup orang banyak. Sebagaimana dalam hadist "Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu, air, padang rumput dan api (energi)" (HR Ibnu Majah). Jelas bahwa api (energi) bernilai strategis, berserikat artinya semua manusia membutuhkan. Maka energi dalam pandangan Islam merupakan kepemilikan umum (milik umat). Energi dalam hal ini BBM hakekatnya milik rakyat dan digunakan bagi kepentingan rakyat secara gratis (sangat murah) negara tidak boleh mengambil keuntungan apalagi swasta. 

Posisi negara hanya mewakili rakyat untuk mengelolanya, yang kemudian hasilnya dikembalikan pada rakyat. Negara adalah sebagai raain (penjaga), termasuk menjaga agar segala kebijakan berorientasi kemaslahatan publik. Kesejahteraan terwujud bila syariat tegak. Dan syariat akan mengatur masalah pemenuhan BBM dengan tata kelola dari hulu ke hilir. Dari mulai eksplorasi ramah ekologis sebab syariat melarang keras perusakan alam. Sampai distribusi kepada rakyat, tidak dibeda-bedakan semua mendapat hak dan kewajiban. Wallahu a'lam bish shawwab.l