CIWIDEY (JAWA BARAT) JADI INCARAN PARA KORPORASI

                   Jabar Ekspres.com, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Agus Firman menyebutkan di kabupaten Bandung kawasan Ciwidey dan Rancabali banyak diminati pengunjung, saat ini 20 obyek wisata seiring dengan program pembangunan yang Bupati galakan disetiap desa memiliki potensi wisata.

     Banyak pelaku usaha wisata banyak yang memulai dengan coba-coba, hingga izin dilakukan belakangan. Mereka lebih mengincar keuntungan yang kelak akan diperoleh, tanpa memikirkan bencana yang kelak akan dituai. Pembangunan tempat wisata secara masif tanpa memperhatikan dampak Andal (Analisa Dampak Lingkungan), hanya akan mengundang bencana.

     Setelah persyaratan lengkap IPR, IPAL, IMB dan lain-lain termasuk ke Dinas Pariwisata maka di keluarkanlah rekomendasi dan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) sebagai syarat mereka mengeluarkan izin-izin tersebut kata Agus Firman.

     Retribusi masuk dan parkir adanya Dishub, hingga Disparbud tidak bisa menghitung nilai PADANG ( Pendapatan Asli Daerah ) yang masuk dari sektor pariwisata, karena adanya di BKD (Badan Keuangan Daerah ).

     "Obyek dikelola oleh lembaga-lembaga tersendiri baik oleh pribadi maupun oleh pemilik Perhutani dan obyek yang dikelola oleh Disparbud hanya 2 yakni Situ Cileunca yang target PADnya 100 juta pertahun dan Gedung Budaya Kawasan serta Gedung Sabilulungan yang memiliki target sebesar 50 tahun ini.

     Menggeliatnya tempat pariwisata yang tanpa terhitung dalam PAD, terlihat pengusaha memanfaatkan lahan yang berada di daerah Ciwidey. 

     Pada sistem kapitalis ini para korporasi jadi penguasa, mereka selalu mencari celah untuk menguasai semua aspek ekonomi, salah satunya lahan untuk pariwisata, mereka menjadi celah penjajahan melalui ekonomi dan budaya, di sistem ini pemilik modal bisa leluasa menguasai lahan-lahan yang kosong salah satunya dijadikan tempat pariwisata meski dengan jalan yang legal walaupun menghalalkan berbagai macam cara tanpa berpikir panjang akan ada dampak buruk ke depannya.

     Tetapi di sistem yang fasad ini tetap saja selalu ada oknum pemerintah setempat yang melancarkan pengusaha untuk mendirikan sesuatu bukan untuk mensejahterakan masyarakat setempat tetapi itu hanya kepentingannya saja.

     Dan masyarakat setempatpun tidak bisa berbuat apa-apa hanya pasrah dengan tekanan pemerintah setempat, bahwasanya masyarakat setempat harusnya sejahtera dengan adanya tempat pariwisata, soalnya tempat pariwisatanya kan termasuk proyek besar dan dijamin akan ada banyak pengunjung.

     "Padang rumput, air dan api harus dikelola oleh negara"  (HR Ahmad dan Abu Dawud)

    Merujuk pada hadits diatas bahwa padang rumput, air dan api dikelola oleh negara artinya kita serahkan kepada negara dan nantinya negara yang akan mengelolanya dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan segelintir orang yg mempunyai modal.

     Islam memang aturan hidup yang sempurna, Islam bukan sekedar agama, tetapi merupakan Ideologi (pedoman hidup) bagi pemeluknya dan Islam mengatur kehidupan dalam semua aspek dan semua diatur secara kaaffah, tinggal  ketaatan dan keimanan kita yang harus ditingkatkan dengan melaksanakan aturan-aturan Allah SWT, dengan tidak lagi menerapkan sistem yang fasad (demokrasi kapitalis sekuler liberal) yang lahir dari akal manusia yang pada dasarnya lemah, juga berdasarkan hawa nafsu semata.

     Wallahu 'alam bish-sawab.

Ai Sri Heryani

Ibu rumah tangga