Kerusakan sistem ekonomi kapitalis

Oleh : Eli

    Majalah ekonomi asal Inggris, The Ekonomist mengkritik habis-habisan pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla.Kritik itu menekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi untuk menarik investor.

    Dikutip dari CNBC Indonesia, The Ekonomist menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mampu membantu laju pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah investasi.Investasi sendiri merupakan hal yang masih perlu diupayakakan pemerintah,apalagi melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang besar.

    Namun,saat ini para investor masih ragu untuk menggelontorkan hartanya ke Indonesia. Menurut The Ekonomist ada beberapa alasan terjadinya hal tersebu. Yang pertama, pada saat ini (tahun 2019) merupakan tahun politik. Para investor masih menahan untuk berinvestasi menunggu siapa presiden terpilih dan apa kebijakan ekonominya. Seandainya, Jokowi kembali terpilih The Ekonomist menegaskan banyak pekerjaan rumah yang harus diperhatikan dalam sektor perekonomian dimana pengembalian pinjaman belum sesuai perjanjian hingga akhir masa jabatan Jokoei. Selain itu, prospek tahun 2019 nampak tidak lebih baik karena bank Sentral telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan untuk menahan penurunan mata uang.

    Alasan yang kedua, pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk menarik investasi sudah menjadi kunci yang terlihat dalam masa jabatan nya Jokowi bisa menyelesaikan pembangunan yang tertunda dan membangun yang belum ada. Alasan ketiga, berkaitan dengan regulasi pemerintah yang terkesan "Maju Mundur " atau " Plin Plan" dalam mengeluarkan peraturan. Alasan yg keempat, berkaitan dengan ketenagakerjaan Indonesia yang dinilai masih belum terampil dan menuntut upah yang lebih tinggi dibanding negara Vietnam. Padahal Vietnam menjadi saingan terberat Indonesia dalam menarik hati investor.

    The Ekonomist juga mengingatkan agar pemerintah Indonesia lebih serius dalam melihat potensi ekonomi yang dimiliki, baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun bonus Demografinya, sehingga dalam menentukan regulasi bisa tepat objek dan sasaran. Menanggapi hal tersebut, pihak istana akhirnya buka suara. Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika menyampaikan bahwa banyak kritik yang perlu diklarifikasi karena tidak didasarkan data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu.

    Inilah potret ekonomi Indonesia yang menunjukkan arah ekonominya tetap berada di jalur Kapitalisme yang kental dengan praktik Neoliberalisme dan Neoimperialisme.Sistem ekonomi tersebut di bangun atas dasar Liberalisme( kebebasan),baik kebebasan kepemilikan,kebebasan pengelolaan harta maupun kebebasan konsumsi yang terdapat di dalamnya sistem perbankan dengan suku bunga yang tinggi,berkembangnya sektor non-riil sehingga melahirkan institusi pasar modal dan perseroan terbatas,utang luar negeri yang menjadi tumpuan dalam pembiayaan pembangunan dan juga penggunaan sistem moneter yang diterapkan di seluruh dunia yang tidak di standarkan pada mata uang emas dan perak serta privatisasi pengelolaan SDA yang merupakan barang milik dan kebutuhan publik.

    Penerapan prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan kesengsaraan bagi seluruh umat manusia khususnya Indonesia.Sistem ini membuat SDA Indonesia terkuras untuk kepentingan investor swasta dan Asing,menjerumuskan penduduk dalam kemiskinan dan pengangguran serta menghambat Indonesia menjadi negara maju dan mandiri.

    Oleh karena itu "Wahai Kaum Muslim",satu-satu nya cara agar Indonesia bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dengan benar adalah kembali kepada Islam secara kaffah ( menyeluruh) termasuk dalam aspek pengeloaan ekonomi.Sebagai contoh pemerintah harus melepaskan ketergantungan pada pembiayaan hutang. Selain mencekik hutang juga sarat dengan riba yang tidak ada barokahnya (manfaatnya).Dalam sistem moneter, pemerintah harus meninggalkan sistem mata uang kertas dan beralih pada mata uang emas dan perak.Pengelolaan SDA tidak diserahkan kepada pihak swasta dan Asing, pemerintah juga harus mampu memenuhi kebutuhan pokok(pangan,papan,sandang,pendidikan,kesehatan dan keamanan) bagi seluruh rakyatnya, baik yang kaya maupun yang miskin, baik islam maupun kafir.

    Dengan menerapkan Islam secara kaffah, cita-cita Indonesia menjadi negara makmur,sejahtera,maju dan berada dalam keberkahan dari Allah SWT akan dapat diwujudkan secara bersamaan.

Waallahu a'lam bi ash-shawab.