TEROR KARHUTLA, BUKTI KEGAGALAN REZIM DAN PELAYAN KORPORASI

Oleh : Neng Nur

Disaat publik masih mempertanyakan klaim pemerintah bahwa sudah tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir, yang disampaikan paslon petahanan dalam debat capres.  Sungguh sebuah klaim gegabah tanpa ditunjang data akurat.

Hanya dalam hitungan hari, fakta membuktikan kesalahan klaim pemerintah,  sekaligus memperlihatkan pada publik kegagalan rezim belajar dari pengalaman menangani karhutla (kebakaran hutan lahan).

Ratusan ribu hektar hutan dan lahan gambut yang memiliki berbagai fungsi penting bagi kehidupan ratusan juta orang, kembali terbakar untuk kesekian kalinya. Tercatat diwilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Petugas sedang berupaya melakukan pemadaman. Jum'at sore(1/3). MuslimahNews.com

Selama sepekan titik api yang ditemukan di Pelalawan berada di kecamatan Teluk Meranti. Berada di zona Pesisir Timur, kecamatan ini memang sudah diprediksi rawan karhutla (tribunpelalawan.com/palti siahaan). Hal itu berdampak kerusakan lingkungan yang mengerikan dan polutan berbahaya.

Ini menjadi bukti, rezim dengan berbagai program neolibnya gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut. Sementara tidak sedikit tenaga, perhatian dan anggaran yang dihabiskan.

Betapa bahayanya tindakan pemerintah yang memfasilitasi kapitalisasi lahan dan hutan gambut. Berupa pemberian hak konsesi kepada sejumlah korporasi sawit. Bahkan tindakan ini dikategori sebagai pintu kejahatan. Pasalnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pun puluhan hingga ratusan titik api ditemukan di wilayah konsesi.

Tragisnya, meski sudah begitu nyata dampak dan bahayanya pemerintah justru mendukung korporasi milik lahan sawit berskala besar. Ada lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp 7,5 triliun sepanjang Januari-September 2017. Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group. Darmex Agro Group. Musim Mas. First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC).

Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com. Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp 4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp 1,32 triliun. Terkait hal tersebut, kajian soal sawit milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 menemukan bahwa penggunaan dana yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.

Ada dua tindakan berbahaya yang dilakukan rezim neoliberal, yakni pemberian hak konsesi, dan diadopsinya agenda hegemoni Climate Change berkelindan satu sama lain menjadi biang penyebab petaka karhutla. Dua tindakan ini juga sekaligus mencerminkan bahwa rezim hari ini adalah pelayan korporasi dan kepentingan kafir penjajah.

Buah pahit ketika rezim hadir sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Inilah ironi ketika rakyat negara ini hidup dalam sistem kapitalisme demokrasi. Mereka dengan mudah dikangkangi oleh pemodal dan diperalat oleh rezim.

Islam memandang terhadap hutan dan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologi penting bagi kehidupan orang banyak. Dalam Islam, itu adalah harta milik umum. Rasulullah saw bersabda : yang artinya;

Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu Air, Padang rumput dan Api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Disatu sisi, negara berfungsi sebagai raa'in (pemeliharaan urusan rakyat). Dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut sehingga hak setiap individu publik terjamin dalam memperoleh manfaatnya.

Disisi lain, negara berfungsi sebagai junnah (tameng). Khususnya tameng bagi hutan dan lahan gambut yang merupakan harta publik dari agenda hegemoni climate change.

Oleh karena itu, mengganti rezim saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Penerapan pandangan Islam ini menjadi kunci solusi persoalan menahun karhutla. Hal ini mengharuskan rezim sebagai pelaksana syariah secara kaffah dalam bingkai khilafah. Tidak saja kebutuhan yang mendesak, khilafah adalah syariat Islam yang diwajibkan Allah swt.