Utang Luar Negeri Memberatkan Negara

 Menjelang kemerdekaan RI ke 73, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati justru memberikan kado pahit untuk Negara khususnya masyarakat Indonesia. Seperti yang diberitakan di berbagai portal berita online maupun cetak menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun depan pemerintah menghadapi tantangan cukup berat khususnya dalam mengelola anggaran karena utang jatuh tempo yang besar. Sedikitnya besar utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 mencapai Rp 409 triliun. Padahal sebelumnya Sri Mulyani selalu berkelit jika utang Luar Negeri Indonesia itu sudah sangat besar, tapi kini menjelang jatuh tempo utang  tersebut  ditahun depan, Sri Mulyani baru mengakui bahwa utang Indonesia sangat besar mencapai Rp. 409 triliun. Ini berarti bayi yang baru lahirpun sudah dibebankan hutang, bahkan bayi yang belum lahirpun sudah diwariskan hutang.

Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya, Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki negeri ini. Mulai dari kekayaan hasil lautnya yang berlimpah ruah, hasil bumi seperti tambang, timah, emas tak terkira lagi jumlahnya serta tanah Indonesia pun sangat terkenal dengan kesuburannya. Segala jenis tanaman dapat hidup, tumbuh dan berkembang di atas bumi Indonesia. Namun, tingginya keanekaragaman hayati ini tak selaras dengan pertumbuhan ekonomi negeri yang seharusnya antara sumber daya alam dan tingkat perekonomian berbanding lurus atau memiliki kaitan yang sangat erat. Dimana kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi serta keuangan negara. Kajian secara teoritis tentang tingginya keanekaragaman hayati dengan tingkat perekonomian yang berbanding lurus, di Indonesia hal tersebut hanya sekedar teori semata tanpa ada bukti nyata. Sebab, fakta menunjukkan hutang negeri ini yang sangat merajalela.

Jatuhnya Indonesia ke dalam lingkaran hutang adalah indikasi berhasilnya penerapan sistem ekonomi Neolib yang digaungkan Negara-negara kafir penjajah. Sistem ekonomi Neolib sendiri ialah sebuah paham ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, penghilangan campur tangan pemerintah dan pengurangan peran Negara dalam layanan sosial.

Sistem Kapitalisme dengan produk hutang luar negeri telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai Negara ketergantungan kepada mereka dalam masalah ekonomi pembangunan. Indonesia tak akan menjadi Negara dengan pembangunan pesat kalau tidak meminjam uang kepada Negara penjajah, AS dan sekutunya di bawah naungan Bank dunia.

Dalam ekonomi islam, negara mengatur 3 kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Terkait dengan kepemilikan umum yaitu tanah, air dan api, maka ketiganya harus di kelola oleh negara dan hasilnya diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan baik dalam bentuk inprastruktur atau fasilitas umum yang lain.

Dalam Islam kegiatan ekonomi yang menjadi perhatian bukanlah hanya sektor produksi untuk mengejar pertumbuhan semata. Sektor ini tetap penting, namun yang lebih penting adalah kegiatan ekonomi yang dapat menjamin terpecahkannya persoalan ekonomi yang sebenarnya, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh individu rakyat serta terjaminnya peluang meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan pelengkap mereka. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, maka Negara tak akan di bebani dengan meminjam uang kepada luar negeri dengan dalih peningkatan kesejahteraan rakyat atau pembangunan infrastruktur.

Islam telah mengatur segala hal dalam aspek ekonomi plus solusi pemecahan problem ekonomi skala Negara sekalipun. Islam mengharamkan riba, artinya tak  akan Negara Islam terjerat dalam hutang luar negeri yang penuh riba. Kesejahteraan akan di peroleh dengan menerapkan aturan islam secara kaffah, termasuk sistem ekonomi islam di dalamnya