Pelantikan Puan, Tak Menjanjikan Perubahan

Oleh Restu Febriani

Putri mantan presiden ke-5 Republik Indonesia, Puan Maharani Soekarnoputri yang merupakan anak dari Ibu Megawati Soekarnoputri resmi dilantik menjadi ketua DPR RI periode 2019-2024 pada 1 oktober 2019. Puan Maharani berhasil memecahkan telor, karena menjadi ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia.

Seperti yang dilansir dalam tempo.co Jakarta “Politikus PDIP, Puan Maharani mengaku bangga karena partai menunjuknya menjadi calon Ketua DPR."Pecah telor pimpinan DPR perempuan setelah 70 tahun. Semoga bisa menjadi inspirasi lah," kata Puan Maharani di Ruangan Fraksi PDIP, Lantai 7 Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 1 Oktober 2019”. Meskipun Pelantikan DPR RI tersebut dilakukan di tengah unjuk rasa mahasiswa menentang revisi KPK dan RKUHP.

Usai dilantik, Ketua DPR Puan Maharani menjanjikan kepada masyarakat akan ada perubahan dari kinerja DPR. Namun, tambahnya, perlu waktu dan proses agar DPR bisa berubah menjadi lebih baik. Apalagi, DPR baru beberapa hari bekerja setelah dilantik pada 1 Oktober lalu. (era.id, 7/10/2019)

Maka, akankah DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani  dapat memberikan  perubahan yang diharapkan oleh masyarakat benar-benar terbukti?

Nyatanya, sudah 12 kali pemilu dilaksanakan di Indonesia tidak mampu merubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Sejak masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru hingga masa reformasi. Masyarakat semakin sengsara, kemiskinan, kezaliman dan kesenjangan ekonomi malah semakin tinggi. Bukan hanya kelaparan dan penderitaan hidup yang dirasakan, tetapi kerusakan dan perpecahan semakin nyata di tengah-tengah masyarakat.

Kalau yang dikehendaki itu adalah perubahan sistem kehidupan, demokrasi hanya memberikan perubahan orang/rezim. Sistem yang diterapkan sama: sekular. Sekadar contoh, Indonesia dari awal kemerdekaan tetap menjalankan sekularisme. Memang, terjadi perubahan pendekatan mulai dari Sosialisme pada Orde Lama, Kapitalisme pada Orde Baru, dan Neoliberalisme pada era Orde Reformasi. Namun, sistemnya tidak berubah: sekularisme.

Faktanya demokrasi hanya menjadi pemuas ambisi para pemburu kekuasaan. demokrasi telah dijadikan alat oleh para pemilik modal dan calon-calon legislatif untuk bekerja sama, berlomba menguasai kekayaan negara, membangun korporasi dan rezim baru untuk menguasai rakyat. Demokrasi adalah jalan bagi para pemilik modal Asing dan Aseng menguasai kekayaan negara dan rakyat. Mereka hadir untuk menjajah negeri-negeri kaum muslimin atas nama investasi.

Dengan demikian, berharap adanya perubahan hakiki pada demokrasi ibarat punduk merindukan bulan. Utopis!

Pelantikan Puan Maharani, ditengah posisi Megawati sebagai pemegang kekuasaan, dan Jokowi sebagai petugas partai hanya menyiratkan bahwa konsep trias politica dalam sistem demokrasi bohong adanya!

Para pengusung demokrasi sering mengklaim bahwa demokrasi menjamin kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan, mampu memberikan garansi kebebasan dan persamaan serta mampu menawarkan kemajuan peradaban. Faktanya, semuanya  dusta belaka.

Kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang dijanjikan oleh demokrasi hanya berlaku bagi segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan modal. Demokrasi hanya akan berpihak pada penguasa dan para para pemilik modal Asing dan Aseng untuk melanggengkan penjajahan sistemisnya dalam segala aspek (politik, ekonomi maupun sosbud).

Lebih dari itu, sejarah telah membuktikan bahwa perubahan melalui demokrasi adalah utopis. Selama pemilu digelar di Indonesia tidak mampu melahirkan perubahan mendasar yang terjadi hanya perubahan orang dan rezim. Tidak mampu merubah sistem politik ke arah yang lebih baik justru membuka peluang masuknya cengkraman asing melalui lahirnya puluhan UU dari DPR dan pemerintah yang semakin mengokohkan dominasi Asing dan Aseng untuk menjajah negeri ini. Apalagi RKUHP yang sedang kontroversial saat ini.

Fakta ini semakin menambah bukti bahwa pemilu yang didesain oleh demokrasi hanya untuk memilih dan mengganti  orang-orang yang ada di parlemen dan pemerintahan demi mempertahankan demokrasi itu sendiri bukan untuk melakukan perubahan.

Jalan Perubahan Menurut Islam

Di dalam Islam demokrasi bukan jalan menuju perubahan.  Perubahan yang harus di lakukan umat saat ini adalah lahirnya kesadaran bahwa alam demokrasi adalah sebuah sistem yang rusak dan merusak. Kerusakan yang bersumber dari ideologi demokrasi kapitalis yang memiliki landasan sekulerisme sebagai asas kehidupan merupakan biang dari segala persoalan hidup mereka.

Sudah saatnya bangsa ini mencampakan demokrasi dan kembali menerapkan sistem Islam yang menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik dan penuh berkah.

Perubahan yang akan diterapkan oleh Islam adalah perubahan yang menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan bukan perubahan yang bersifat parsial. Perubahan yang diperoleh dari dukungan umat , ahlul quwwah, atau orang-orang yang memiliki kekuatan politik, militer dan ekonomi  karena proses pembentukan kesadaran akan pentingnya penerapan syariah melalui jalan dakwah.

Dakwah merupakan jalan satu-satunya menuju perubahan hakiki untuk membentuk kesadaran umum di tengah masyarakat menuju tegaknya syariah dan khilafah yang akan mewujudkan Islam rahmatan lilalamin di seluruh dunia.

Wallahu’alam bisshowab