Utang dan Pajak Bukan Solusi

 

Oleh Risky Febriyanti

Dalam sistem kapitalis utang dan Pajak adalah satu-satunya pendapatan negara. Meskipun rakyat menjadi sapi perah negara, namun permasalahan negara tidak kunjung selesai. Seperti yang dikutip CNBC (2/1) blak-blakkan menteri keuangan Sri Mulyani membeberkan alokasi uang negara yang dipungut dari masyarakat hingga negara mengutang kesana kemari. 20% nya dialokasikan untuk pendidikan. Pertanyaannya, Apakah permasalahan pendidikan bisa selesai?

Masih banyak siswa putus sekolah dengan alasan biaya, bantuan pemerintah tidak sampai pada semua kalangan bahkan tidak tepat sasaran. Selain itu, bantuan pemerintah tidak bisa mengcover keperluan sekolah seluruhnya. Sekolah negeri yang gratispun hanya untuk siswa dengan kriteria tertentu. Bisa dikatakan pungutan ini hanya narasi yang dibuat pemerintah seakan pemerintah berpihak pada rakyat.

Mari lihat fakta lainnya meskipun pemerintah menetapkan PPN 12% hanya untuk barang-barang mewah namun pada faktanya penjual-penjual barang menetapkan PPN 12% karena tidak ada pengumuman spesifik mengenai barang mewah seperti diumumkan pemerintah sebelumnya alhasil seluruh sektor menaikkan harga secara ugal-ugalan. Siapa yang menderita?

Kalangan buruh, karyawan dan kalangan ekonomi menengah ke bawah yang dirugikan, meskipun hitungan kenaikan hanya 1%, ini berdampak besar pada kebutuhan masyarakat. Seperti dikutip dari BBC.com Quin Pasaribu menyebutkan bahwa Pada 2025 setidaknya ada sembilan peraturan baru—mulai dari kenaikan pajak, pungutan, dan iuran—yang bakal menggerus dompet kelas pekerja.

Beragam kutipan itu dibutuhkan pemerintah untuk menambah pemasukan negara yang kondisinya saat ini sedang cekak, tapi harus membiayai janji-janji politik Presiden Prabowo Subianto—salah satunya makan bergizi gratis. Lanjutnya dalam tulisan tersebut.

Maka disini jelas bahwa rakyat menjadi korban atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya bukan keinginannya. Menjadi tanda tanya besar maka apa fungsi pemerintah di sini? Pemerintah yang diharapkan bisa mengurus rakyat dengan menjamin kesejahteraan rakyat malah membebani rakyat secara masif.

Sistem kapitalis ini sudah tidak bisa menyelesaikan permasalah negara ini yang semakin kompleks, utang negara semakin membesar, imbasnya adalah penguasaan SDA oleh asing, lanjut negara semakin miskin, target adalah rakyat yang harus menjadi sapi perah negara.

Semua permasalahan ini tidak akan selesai selama masih menggunakan sistem kapitalis dalam penyelesaiannya. Maka perlu ada pengganti Sistem yang saat ini mencokol yaitu Islam.

Dalam Islam memungut dan membayar pajak adalah haram. Maka pajak tidak akan dijadikan sumber pendapatan negara bahkan dihapuskan. Sebagai gantinya, pendapatan negara diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara dan diperuntukkan bagi masyarakat secara umum. Maka dari itu tidak ada sumber daya alam yang dikuasai asing, pribadi, swasta bahkan organisasi tertentu saja.

Pendapatan pengelolaan sumber daya alam tersebut akan masuk ke Baitul mal untuk digunakan kepentingan rakyat secara umum. Maka dengan demikian permasalahan-permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan mudah dan mengakar.