Menyikapi Kerusuhan Pasca Pemilu

Oleh Utin Salamah

Miris memang di negeri yang katanya demokratis, malah  dinilai oleh berbagai Negara sebagai Negara yang penyelenggaraan pemilunya paling tidak demokratis. Pemilu 2019 memang memicu berbagai hal mulai dari gesekan-gesekan diantara umat, ketidakpercayaan umat terhadap penguasa dan para pemangku kebijakan terkait pemilu mulai dari KPU, Bawaslu bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Suatu hal yang wajar jika akhirnya umat mulai gerah, manakala pilpres digembor-gemborkan “jujur dan adil” namun kenyataan nya penuh kecurangan yang sistematis. Kemarahan umat yang demikian oleh sebagian pihak dikhawatirkan akan memunculkan gerakan yang menyebabkan kerusuhan pasca pemilu.

Menyikapi hal tersebut beberapa tokoh umat menyerukan anti kerusuhan pasca pemilu, misalnya tokoh agama dan warga Kabupaten Bandung, mengharapkan  meningkatnya perdamaian antar sesama tanpa ada gesekan dalam bermasyarakat setelah pelaksanaan pileg dan Pilpres 2019, termasuk juga menolak berita-berita hoax yang akan merugikan bersama. Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung KH.Drs.Asep Jamaludin mengajak kepada seluruh masyarakat bersatu bersama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicintai ini. "Kami menolak berbagai bentuk kericuhan, berbagai bentuk provoaksi dan hoak yang muncul, mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga negara bangsa yang kita cinta, untuk selalu tentram," kata Asep kepada wartawan, Rabu (12/6/2019).

Kerusuhan dan kekisruhan dalam pandangan agama disebabkan adanya kemungkaran. Misalnya terindikasi ada kecurangan disamping umat semakin merasakan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Telah mashyur kepada kita sebuah hadits yang isinya jika kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu (kekuasaan), jika tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, dan jika tidak mampu dengan lisan maka dengan membenci dalam hati dan itu selemah-lemahnya iman.

 Tentu dalam mengatasi kekisruhan ini tidak cukup hanya dengan himbauan melainkan jika mampu dengan tangan maka itu lebih diutamakan. Dalam buku struktur Negara khilafah (pemerintahan dan Administrasi) karangan Syaikh taqiyuddin An Nabhani dalam bab keamanan dalam negeri dijelaskan bahwa perlakuan terhadap Ahlul Riyab yaitu mereka yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kemadharatan (dharar) dan bahaya terhadap institusi Negara, jamaah atau bahkan individu sekalipun, maka jenis-jenis kekhawatiran ini wajib diawasi oleh Negara, siapa saja yang melihat sesuatu di antara kekhawatiran itu, maka ia wajib menyampaikannya kepada negara dan Syurthoh (satuan kepolisian) berwenang menjadi tangan kanan khalifah dalam menangani masalah ini.

Hal itu nyata dalam Negara khilafah islamiyah, berbeda dengan Negara yang menganut system demokrasi dengan standar gandanya. Jika pun ada rakyat yang melapor terkait hal ini akan direspon jika menguntungkan Negara dan justru akan berbalik “dituduh bersalah” orang yang melapor tersebut jika merugikan Negara. Maka tak heran jika para tokoh yang mereka adalah simpul umat hanya bisa memberikan himbauan dalam mengantisipasi kerusuhan pasca pemilu.

Inilah bukti nyata kebobrokan system demokrasi. Dalam hal inti “pemilu” sebagai pilarnya pun menimbulkan banyak masalah yang menelan korban jiwa. Berbeda dengan islam, mekanisme pengangkatan pemimpin jauh lebih efisien, tidak mengeluarkan biaya yang funtastis dan tentunya sah secara agama. Dikutip dari buku struktur Negara khilafah (pemerintahan dan Administrasi) karangan Syaikh taqiyuddin An Nabhani dalam bab Khalifah dijelaskan bahwa ketika syariah mewajibkan umat islan untuk mengangkat khalifah bagi mereka, syariah juga telah menentukan metode pengangkatan yang harus dilaksanakan untuk mengangkat khalifah. Metode itu adalah baiat. Kedudukan baiat sebagai metode pengangkatan khalifah telah ditetapkan berdasarkan baiat kaum muslim kepada Rasulullah saw. Dan berdasarkan perintah beliau kepada kita untuk membaiat seorang imam/khalifah.

Adapun prosedur praktis pengangkatan khalifah sebelum dibaiat boleh menggunakan bentuk yang berbeda-beda. Pemilihan Abu bakar terjadi melalui Diskusi di Saqifah Bani Saidah yang akhirnya terpilih Abu Bakar, kemudian pada hari kedua, kaum Muslim diundang ke mesjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar.  Pemilihan Umar dilakukan melalui penunjukan langsung dari Abu Bakar  ketika beliau merasakan sakitnya akan mengantarkan pada kematian dan setelah Abu Bakar wafat barulah Umar di Baiat. Ketika Umar tertikam kaum Muslim memintanya untuk menunjuk penggantinya, namun Umar menolaknya. Beliau menunjuk 6 orang, yakni mengajukan calon sebanyak 6 orang kepada kaum Muslim. Umar menunjuk Suhaib untuk mengimami masyarakat dan untuk memimpin enam orang yang telah beliau calonkan itu hingga terpilih seorang khalifah dari mereka dalam jangka waktu 3 hari saja. Melalui proses pengumpulan pendapat masyarakat yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf terpilihlah khalifah yang ketiga yaitu Usman bin Affan yang kemudian dibaiat setelah pelaksanaan shalat subuh di hari ketiga.  Kemudian usman terbunuh. Lalu mayoritas kaum Muslim membaiat Ali bin Abi Thalib. Dengan baiat kaum Muslim itu pula Ali menjadi khalifah.

Begitu sempurna islam memberikan gambaran bagaimana cara memilih pemimpin bukan sekedar dari pribadi pemimpinnya sebagai seorang muslim saja melainkan dari system dan metode yang diperbolehkan oleh syara’. Sehingga kalaupun menggunakan cara pemilu seperti yang dicontohkan pada saat pemilihan Khalifah Usman, hal tersebut berjalan sesuai koridor islam sehingga lebih mencerminkan pemilihan yang jujur dan adil dan efisiensi dari sisi keuangan.  Sebagai tokoh dan simpul umat, apalagi ulama sebagai pewaris Nabi tentulah pemahaman ini mesti disampaikan kepada Umat, agar mereka tercerahkan dengan islam salah satunya dalam aspek pemilihan pemimpin yang jauh dari kericuhan dan kerusuhan bahkan efisien dari segi biaya. Maka menjadi tugas bersama untuk terus berdakwah menyampaikan islam yang kaffah agar umat islam memahami segala aspek kehidupan mereka sesuai dengan hukum islam termasuk dalam hal menjaga keutuhan Negara pasca pemilu.

Wallahu a’lam Bish showab.